Semua Artikel

80 Puluh Ribu Anggota Koperasi Pekerja Pelabuhan Nikmati Layanan Secara Digital

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani

Jendela Nusantara

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penguatan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 harus diikuti dengan aksi perlindungan yang lebih nyata bagi perempuan di lapangan.Pernyataan kritis ter

DPR Usulkan Panja Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menyisir berbagai persoalan operasional dan memastikan program strategis ini berjalan bersih tanpa penyelewengan. Usulan pembentukan wadah investigasi inter

DPR Minta Pertamina Tindak Tegas Penyelundupan BBM Subsidi

Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi yang sangat aman dan mencukupi kebutuhan harian masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengimbau keras agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu kelangkaan dan mengh

BGN Diminta Tata Ulang Skema Insentif Bagi Mitra

Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera merombak total skema operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan beralih ke pendekatan yang lebih berorientasi sosial. Usulan mendasar ini disampaikan Gamal di tengah jalannya Rapat Dengar Pendapat Um

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia

Tim Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur kembali menggagalkan upaya penyelundupan 5,4 kilogram narkotika jenis sabu yang diduga berasal dari jaringan narkotika Malaysia di Kabupaten Bangkalan, Madura. Dalam operasi senyap tersebut, dua orang tersangka ditangkap, sementar

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang secara resmi memberikan hak jawab atas pemberitaan berjudul "Waspada Sindikat TPPO: Belajar Dari Kasus Ruhyani" yang di

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran

Iran menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat menerima syarat-syarat Teheran termasuk pengakuan bahwa kendali atas selat tersebut harus berada di bawah otoritas Iran. Pernyataan ini disampaikan di tengah gelombang baru serangan AS terhadap fasilitas militer Iran.Juru Bicara

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan berpotensi disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke depannya. Kemensos saat ini masih melakukan uji coba penyaluran bansos melalui KDKMP di beberapa lokasi bersama Kement

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan atau future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026). Usulan ini bertujuan membantu negar

Prabowo Minta BGN Kaji Ulang Anggaran MBG Rp15 Ribu Per Porsi

Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan kecukupan anggaran Makan Bergizi Gratis sebesar Rp15.000 per penerima dan memerintahkan Badan Gizi Nasional mengkaji ulang seluruh opsi kebijakan sebelum diputuskan. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas selama kurang lebih 4 jam di Istana Kepr