Akses Ruko Digembok Akibat Sengketa, Ratusan Pekerja Gelar Aksi Protes

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ratusan pekerja dan karyawan menggelar unjuk rasa di kawasan Ruko Marinatama Mangga Dua (MMD), Pademangan, Jakarta Utara, setelah akses masuk ke area perkantoran dan pertokoan tersebut digembok oleh pengelola.

Aksi ini dipicu karena para pekerja tidak dapat masuk ke tempat kerja dan terancam kehilangan mata pencaharian.

Salah satu pekerja berinisial AY mengaku terkejut ketika mendapati pintu pagar kawasan ruko sudah digembok saat hendak bekerja.

“Saya kaget, hari ini mau kerja tapi tidak boleh masuk karena pintu pagar ke kawasan ruko digembok,” kata AY di Jakarta, Senin (5/1/2025).

AY menyebut kondisi tersebut menyulitkan para pekerja yang menggantungkan hidup dari aktivitas di kawasan Marinatama Mangga Dua.

“Kami berharap dibuka lagi. Kalau seperti ini susah, kami cari makan untuk keluarga,” ujarnya.

Akibat penggembokan itu, para pekerja dan warga kemudian melakukan unjuk rasa di depan kawasan ruko.

Mereka menyampaikan aspirasi kepada pengelola, petugas keamanan, serta aparat Polri dan TNI yang berjaga di lokasi.

Sejumlah spanduk dibentangkan, di antaranya bertuliskan permintaan agar kawasan ruko dibuka kembali agar aktivitas kerja dapat berjalan normal.

Salah satu spanduk yang dipasang warga berbunyi, “Mohon dengarkan suara kami. Nasib rakyat kecil selalu jadi korban kebijakan yang tidak memihak.”

Sementara itu, aparat TNI terlihat menjaga ketat area dalam pagar ruko dan melarang para pekerja masuk ke kawasan Marinatama Mangga Dua.

Aksi unjuk rasa mulai mereda setelah pengelola kawasan dan sejumlah pemilik ruko melakukan audiensi selama beberapa jam.

Meski demikian, para pekerja terpaksa dirumahkan sementara sambil menunggu putusan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang masih berjalan terkait sengketa kawasan tersebut.

AY menilai penggembokan kawasan sebagai bentuk sikap arogan pengelola ruko terhadap masyarakat kecil. Ia menyebut sebelum penggembokan, aliran air di kawasan tersebut juga telah diputus.

“Air sudah diputus, dan hari Minggu kemarin disegel. Kami keberatan karena cari makan di sini. Kalau begini, ini menyengsarakan masyarakat kecil dan bisa menambah pengangguran,” ungkapnya.

Di sisi lain, kuasa hukum warga Subali mengatakan proses audiensi atau mediasi antara warga dan pengelola tengah berlangsung. Pertemuan tersebut turut melibatkan perwakilan pemerintah.

“Pertemuan mediasi dari pihak pemerintah diwakili Kolonel Soni, dari pengelola MMD Mayor Edy, dan dari warga diwakili kami,” kata Subali.

Menurut Subali, pihak pemerintah menyatakan tidak akan mengintervensi perkara hukum yang sedang berjalan.

Namun, dalam audiensi tersebut disepakati bahwa warga diperbolehkan mengambil barang-barang di toko mereka dengan koordinasi dan izin dari pengelola.

“Tadi sudah disepakati, warga boleh mengambil barang sewaktu-waktu dengan koordinasi ke pengelola,” ujarnya. (af/hi)