Rencana Penghapusan Outsourcing Prabowo: Pengusaha Khawatir Daya Saing Indonesia Menurun

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem tenaga alih daya (outsourcing) menuai kekhawatiran dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa penghapusan total sistem outsourcing dapat berdampak serius pada daya saing industri nasional.

Shinta menilai praktik outsourcing di Indonesia masih membutuhkan perbaikan dibandingkan dengan negara tetangga dan perlu dikembangkan dengan tata kelola yang lebih baik.

"Jika dibandingkan dengan negara tetangga, maka praktik outsourcing di Indonesia masih perlu perbaikan," ujar Shinta, Rabu (7/5/2025).

Dia menambahkan bahwa beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia justru sedang memperkuat sistem outsourcing dengan tata kelola yang baik.

Shinta menjelaskan bahwa outsourcing bukan sekadar hubungan kerja, tetapi merupakan bagian integral dari model bisnis yang telah diimplementasikan secara global. Menurutnya, banyak perusahaan internasional menjalankan usaha dengan tenaga kerja langsung untuk fungsi utama.

Setelah mengevaluasi dampak potensial dari penghapusan outsourcing, Shinta menegaskan pentingnya kebijakan yang sejalan dengan praktik internasional.

"Untuk itu, kita justru perlu memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan praktik internasional dan strategi peningkatan daya saing nasional," tegasnya.

Meski memahami bahwa keinginan Prabowo untuk menghapus outsourcing sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap hak-hak pekerja, Shinta berpendapat bahwa duduk perkara wacana penghapusan sistem tenaga alih daya perlu diperjelas terlebih dahulu.

Alih-alih menghapus sistem outsourcing secara total, Apindo menyarankan agar tata kelolanya diperbaiki dan diperkuat. Menurut Shinta, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan melakukan upaya perbaikan dan penguatan tata kelola agar lebih adil.

Apindo menyatakan siap mendukung pemerintah dalam melakukan kajian untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan memperhatikan berbagai aspek. Shinta menegaskan bahwa kajian tersebut harus mencakup perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan bisnis.