DPR: Mafia Merajalela Jadi Penyebab Emas Antam Langka

VOICEINDONESIA.CO, Pontianak – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mendesak Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk segera membongkar dugaan praktik mafia dalam tata niaga emas dan perak.

Hal ini disampaikan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang kesulitan mendapatkan stok logam mulia di butik resmi Antam, sementara stok justru melimpah di gerai atau toko-toko tertentu dalam jumlah besar.

Mufti menyoroti adanya ironi di lapangan di mana masyarakat kecil harus antre berjam-jam hanya untuk membeli emas ukuran 1 gram namun seringkali habis.

Baca Juga: BGN Ancam Stop Operasional SPPG Tanpa Tempat Istirahat Pegawai 

Di sisi lain, diduga ada oknum atau perantara yang memiliki kedekatan dengan pihak internal sehingga mampu menguasai pasokan hingga satuan kilogram.

"Jangan sampai ada keterlibatan orang dalam. Antam harus menjaga integritasnya. BUMN bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan rakyat bisa mengakses produknya dengan mudah dan adil," tegas Mufti dalam pertemuan di Pontianak, Kamis (12/2/2026).

Selain masalah kelangkaan, Komisi VI juga menemukan adanya disparitas harga akibat rantai distribusi yang tidak sehat.

Muncul praktik pembelian melalui perantara dengan biaya tambahan sekitar 5 persen dari harga resmi, yang kemudian dijual kembali ke konsumen dengan selisih harga mencapai 10 persen lebih tinggi.

Baca Juga: Asrama Haji Bakal Jadi Tempat Pemberangkatan Umroh 

Persoalan ini ternyata tidak hanya menimpa produk emas, tetapi juga perak (silver) yang kini sangat sulit ditemukan di gerai resmi Antam namun tersedia luas di pasar sekunder.

Mufti meminta manajemen baru Antam segera menunjukkan langkah konkret untuk memotong mata rantai distribusi yang diduga dikuasai mafia dan spekulan.

DPR menegaskan akan membawa isu ini ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendatang untuk menagih progres perbaikan tata kelola perusahaan.

Antam diharapkan kembali pada marwahnya sebagai BUMN strategis yang mengedepankan transparansi demi kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok. (af/ri)