VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Mantan Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) berinisial Chairul Anwar resmi memasuki tahap penuntutan. Tersangka beserta seluruh barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS periode 2016–2024 telah dilimpahkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya, Senin, 16 November 2026.
Pelimpahan tahap II ini digelar di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim, setelah berkas perkara Chairul Anwar dinyatakan lengkap atau P-21, baik dari sisi formil maupun materiil.
Jaksa menerima berbagai barang bukti, mulai dari delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit handphone, uang tunai, hingga aset tanah dan bangunan.
Kasus ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara Pemerintah Kota Surabaya senilai sekitar Rp10 miliar.
Berdasarkan hasil penyidikan, Chairul Anwar diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Dirut. Tersangka disebut memerintahkan saksi S, Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.
Uang tersebut kemudian dialihkan ke kepentingan pribadi, meskipun dibuatkan dokumen administrasi seolah-olah dananya dipakai untuk pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pembenahan sarana prasarana KBS.
Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto membenarkan telah dilaksanakannya pelimpahan tahap II tersebut.
“Benar, hari ini kami menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara ini. Berkas sudah dinyatakan lengkap dan selanjutnya proses penuntutan akan kami lanjutkan,” tulis Yogi Aryanto dalam keterangan tertulisnya.
Chairul Anwar kini kembali ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu pelimpahan berkas ke pengadilan untuk disidangkan.
Jaksa telah menyiapkan dua rangkaian dakwaan. Dakwaan kesatu yaitu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Sementara dakwaan alternatif kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(joe)























