VOICE Indonesia
HOT

Sidang Etik EHS Dimulai, Polri Jamin Tak Ada Impunitas

S Nurafifa - VOICEIndonesia.coEditor: Abdulloh Hilmi2 menit baca

Ringkasan Berita

AI
VOICE Indonesia di Google
Ilustrasi memperlihatkan siluet seorang pria berseragam cokelat dari belakang, mengenakan headset, duduk menghadap deretan layar di ruangan gelap bernuansa biru kehijauan. Layar menampilkan gelombang suara, daftar nomor telepon, peta dunia, dan ikon aplikasi. Di meja tampak laptop, ponsel, kabel, dan tumpukan dokumen, sementara rak server terlihat samar di latar belakang.
Ilustrasi dugaan penyadapan ilegal oleh oknum aparat di ruang monitoring.(Foto: Voiceindonesia.co/Ilustrasi)

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial EHS. Sidang terkait kasus dugaan penyadapan ilegal itu mulai digelar Selasa (17/11/2026) pukul 09.00 WIB.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Polri menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, kata Trunoyudo di Gedung Divpropam Polri, Jakarta.

"Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan," tegasnya.

Trunoyudo memastikan sidang berjalan profesional, prosedural, proporsional, serta menjunjung objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sidang digelar di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divpropam Polri.

Ia menyebut sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Anggotanya Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Dugaan pelanggaran yang diperiksa mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal lewat akses di Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan itu terjadi saat EHS menjabat Kabag Monitoring maupun Plt. Kabag Monitoring.

Trunoyudo menjelaskan sidang telah berlangsung sejak pagi.

"Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS," pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Pada Selasa (10/11/2026), Divpropam menyidangkan AS dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). AS menyatakan banding.

Pilihan Redaksi

Calon ABK SMKN 7 Palu Diuji Navigasi Kapal dengan SimulatorPekerja Migran Indonesia

Calon ABK SMKN 7 Palu Diuji Navigasi Kapal dengan Simulator

S Nurafifa· 16 November 2026
#Penyadapan ilegal#Polri#Hukum#Penyadapan
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga