KPK : Dampak Lingkungan Tambang Bebankan APBN Pemkab Bogor

VOICEINDONESIA.CO, Bogor - KPK mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan akan membebani anggaran daerah untuk perbaikan di kemudian hari. Direktur II Koordinasi dan Supervisi KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan hal tersebut saat audiensi dengan Pemkab Bogor di Cibinong pada Selasa (20/1/2026). Dia menekankan pentingnya meminimalisir dampak lingkungan sejak awal agar pemerintah daerah tidak harus mengeluarkan anggaran kembali.

"Yang kedua dari sektor lingkungan, karena walau bagaimanapun jika nanti lingkungan berdampak, pemerintah kabupaten atau provinsi pastinya nanti akan menganggarkan kembali untuk perbaikan tersebut. Alangkah baiknya kalau itu diminimalisir dampaknya," katanya kepada wartawan.

KPK menggelar audiensi untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan yang dikerjakan di tahun 2024. Salah satu fokus pembahasan adalah pengelolaan tambang di Kabupaten Bogor yang kerap menimbulkan polemik. "Ya, kami datang hari ini yang pertama kami mengevaluasi tata kelola pemerintahan yang dikerjakan di tahun 2024 Kabupaten Bogor. Itu salah satunya penguatan integritas di Kabupaten Bogor ini," ujarnya. Pada tahun ini, Pemkab Bogor meminta KPK untuk membantu meningkatkan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pihak KPK turut membahas sektor strategis yang saat ini menjadi permasalahan yaitu tata kelola pertambangan. Baca Juga : Bareskrim Diminta Ungkap Dalang Tambang Ilegal di Sumbar "Di dalam materi hari ini juga kita membahas tentang sektor strategis yang saat ini sedang menjadi permasalahan Kabupaten Bogor yaitu tata kelola pertambangan," katanya. Bahtiar mengatakan KPK akan melakukan pengawasan bersama aparat penegak hukum lain yaitu polisi dan jaksa. Tujuannya agar tata kelola pertambangan di Kabupaten Bogor semakin baik dan memberikan manfaat optimal bagi daerah. Dia menyebutkan jika ada pengelolaan tambang yang berlanjut, kemanfaatannya dari sektor pajak dan pendapatan patut diperhitungkan untuk kas daerah. Namun aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian utama mengingat dampaknya terhadap anggaran belanja daerah di masa depan. KPK menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dari sektor pertambangan dengan perlindungan lingkungan. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam tata kelola pertambangan di Kabupaten Bogor. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Imigrasi: Garda Terdepan Penjaga Pintu Gerbang dalam Pencegahan PMI Non Prosedural dan TPPO