BPKP Perkuat Pengawasan Dana Desa Lebih Tepat Guna

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, khususnya dalam pengelolaan dana desa serta program strategis pemerintah. Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari menyampaikan bahwa BPKP memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional melalui berbagai kegiatan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara maupun daerah. “BPKP memiliki dua peran utama, yaitu sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta sebagai koordinator dan pengarah pengawasan internal di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Sepanjang pelaksanaan tugasnya, BPKP telah menjalankan ribuan kegiatan pengawasan yang mencakup 11.407 kegiatan assurance dan 1.415 kegiatan consulting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan program pemerintah. Dalam pengawasan dana desa, BPKP menekankan pentingnya mencegah penggunaan anggaran yang terjebak pada pola belanja rutin atau kegiatan yang berulang tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan data guna memastikan dana desa benar-benar berkontribusi pada pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan,” katanya. BPKP juga memanfaatkan sistem digital Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang saat ini telah digunakan sekitar 93 persen desa di Indonesia. Sistem tersebut mendukung pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Ke depan, pengawasan juga akan diperkuat melalui pengembangan Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) yang memungkinkan pemantauan secara real time. Selain itu, BPKP terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, untuk memastikan setiap program pemerintah dilihat secara menyeluruh dan memberikan dampak luas bagi pembangunan nasional. Sebagai bagian dari strategi pengawasan dana desa tahun 2026, BPKP akan menerapkan pendekatan yang lebih presisi melalui kombinasi desk monitoring berbasis Siskeudes, uji petik lapangan berbasis risiko, serta validasi silang dengan berbagai sumber data eksternal. BPKP bersama APIP daerah juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap inventarisasi, pencatatan, dan pemanfaatan aset desa. BPKP menegaskan kesiapan untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak guna memastikan program pembangunan nasional berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah desa dan daerah.