VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Cadangan devisa Indonesia turun sebesar 1,9 miliar dolar AS menjadi 154,6 miliar dolar AS per akhir Januari 2026 akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.
Penurunan ini tercatat dari posisi akhir Desember 2025 yang sebesar 156,5 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyebutkan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pembayaran utang dan respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.
"Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso pada Jumat (6/2/2026).
Pembayaran utang luar negeri pemerintah menjadi salah satu penyebab berkurangnya cadangan devisa pada Januari 2026. Selain itu, BI juga menggunakan cadangan devisa untuk stabilisasi rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global.
Meski turun, BI menyebut posisi cadangan devisa Januari 2026 tetap tinggi dan setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Baca Juga : Penonaktifan BPJS PBI Tanpa Sosialisasi Picu Darurat Kesehatan Nasional
Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai.
Optimisme BI juga didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Bank sentral terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal.
"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Mengawal Gerbang Negara: Analisis Mendalam Kewenangan Baru Imigrasi Pasca UU 63/2024
Baca Berita Lainnya di Google News
