Devisa Negara dari PMI Timur Tengah Aman Selama Tidak Ada Perintah Evakuasi

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menilai remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) dari kawasan Timur Tengah masih aman selama tidak ada evakuasi massal akibat konflik AS-Iran. Meski jumlah TKI di Jazirah Arab cukup tinggi, terutama di Arab Saudi, serangan belum menyasar pemukiman penduduk sehingga risiko keselamatan masih terkendali. Ratusan ribu PMI bekerja di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, dan Bahrain yang menyumbang remitansi puluhan triliun rupiah per tahun. Remitansi ini menjadi salah satu penyangga neraca transaksi berjalan dan cadangan devisa Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nailul mengakui remitansi PMI akan terganggu apabila terjadi evakuasi secara massal mengingat kontribusi mereka terhadap cadangan devisa cukup signifikan. Namun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda pemulangan dalam jumlah besar yang berpotensi mengganggu neraca pembayaran Indonesia. "Terkait dengan remitansi tentu akan terganggu apabila ada evakuasi secara massal karena TKI di Jazirah Arab cukup tinggi, terutama di Arab Saudi," kata Nailul saat dihubungi Voiceindonesia.co, Selasa (3/3/2026). Konflik AS-Iran juga berdampak pada sektor perdagangan global akibat gejolak di Bab El-Mandab yang mengganggu arus perdagangan melewati Mesir. Harga barang secara global akan meningkat karena blokade akses ke Mesir dan membuat kapal harus memutari Afrika, yang menambah biaya logistik. Bagi perusahaan yang bermain di ekspor-impor, kenaikan biaya freight dan asuransi akan memberikan beban lebih. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan buruk bagi pelaku usaha domestik yang berorientasi ekspor-impor.

Baca Juga : Pemerintah Harus Waspada Subsidi BBM Jebol Akibat Perang Iran - Amerika "Bagi perusahaan yang bermain di ekspor-impor, maka kenaikan ini akan memberikan beban lebih kepada mereka. Jika tidak dimanage dengan baik, dampaknya akan buruk ke pelaku usaha domestik yang berorientasi ekspor-impor," katanya. Meski konflik AS-Iran telah memicu ratusan WNI terdampar di berbagai negara Teluk akibat penutupan ruang udara, Nailul belum melihat ancaman serius terhadap keselamatan PMI yang bekerja di sektor formal. Serangan yang dilakukan Iran maupun balasan dari AS dan Israel lebih fokus pada target-target strategis militer, bukan area pemukiman sipil. Harga impor akan naik dan bisa menyebabkan imported inflation yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga minyak mentah yang sudah menyentuh USD82 per barel dan berpotensi terus meningkat. "Harga impor akan naik maka bisa menyebabkan imported inflation," ungkapnya. Baca Juga : Konflik Iran–AS Memanas, Densus 88 Awasi 13.252 Target di Indonesia Ekonom Celios ini menegaskan tidak terlalu khawatir soal neraca pembayaran dan cadangan devisa dalam jangka pendek. Selama serangan tidak menyasar area pemukiman atau infrastruktur sipil, PMI masih bisa melanjutkan pekerjaan dan mengirim remitansi ke tanah air tanpa gangguan berarti. Namun Nailul mengingatkan pemerintah harus tetap siaga dengan menyiapkan skenario evakuasi jika situasi memburuk. Bagi pengusaha, ia mengimbau untuk melakukan efisiensi guna menekan biaya perjalanan mengingat kenaikan harga freight dan biaya asuransi akan membebani operasional perusahaan. "Bagi pengusaha, harus ancang-ancang untuk efisiensi guna menekan biaya perjalanan. Akan ada kenaikan harga freight karena biaya bensin membengkak, biaya asuransi juga akan naik," katanya. Nailul menyimpulkan bahwa meski ada kekhawatiran terkait dampak konflik terhadap remitansi, situasi saat ini belum menunjukkan urgensi tinggi untuk evakuasi massal. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan dan memastikan perlindungan maksimal bagi PMI di kawasan konflik. "Tapi nampaknya saya belum melihat ada tanda-tanda evakuasi dalam jumlah yang besar mengingat yang diserang juga bukan pemukiman penduduk. Jadi saya tidak terlalu khawatir soal neraca pembayaran dan cadangan devisa," pungkasnya. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menteri Mukhtarudin Harus Tegas, Singkirkan Calon Atase Rekanan Mafia!

Baca Berita Lainnya di Google News