
Istana Belum Bahas Pemangkasan Gaji Menteri

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum melakukan pembahasan resmi mengenai wacana pemotongan gaji para menteri.
Meski isu tersebut sempat mencuat ke publik, Airlangga menegaskan bahwa usulan terkait penyesuaian gaji maupun tunjangan menteri belum masuk dalam agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.
"Belum pernah kita bahas," kata Airlangga singkat saat ditemui di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah hanya memantau perkembangan isu tersebut tanpa ada langkah formal sejauh ini.
Baca Juga: Pemerintah Sita 1.699 Hektare Lahan Tambang AKT
“Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujarnya.
Airlangga pun enggan berkomentar lebih jauh mengenai detail usulan tersebut dan menyarankan agar hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang pertama kali melontarkan wacana tersebut.
“Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan," tambahnya.
Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa belum ada keputusan final terkait pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
Baca Juga: KPK Belum Tetapkan Tahanan Tersangka Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Belum, belum. Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya," ujar Purbaya.
Meski demikian, ia menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja negara.
“Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa. Kayaknya 25 persen deh," ungkapnya.
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas APBN di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyisir komponen belanja kementerian dan lembaga yang bisa ditunda, terutama program-program dengan dampak ekonomi yang rendah.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," tegas Purbaya.
Ia menilai pemotongan gaji menteri dan wakil menteri adalah langkah bagus untuk efisiensi anggaran negara.
“Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," pungkasnya. (af/ri)
Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



