VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menanggapi usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut dampaknya lebih kecil dibandingkan usulan Celios.
"Ketika UMP 2027 naik di angka 7,5 persen hingga 9,5 persen tentu dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan usulan Celios. Namun demikian, tentu buruh pun punya alasan terkait angka tersebut," kata Nailul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam formulasi kenaikan UMP, Nailul mendorong penggunaan dua pendekatan. Pendekatan pertama berbasis KHL yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
"Pendekatan KHL lebih didasarkan pada kebutuhan riil buruh," ujarnya.
Pendekatan kedua memakai perhitungan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Nailul menyebut pendekatan ini berbasis reward. Ia juga menyoroti cara menghitung KHL.
"Perhitungan KHL ini harusnya dilakukan secara independen dengan surveyor yang disetujui bersama," kata Nailul.
Menurutnya, daerah dengan UMP lebih rendah dari KHL harus menghitung pertumbuhan upah dari KHL. Dengan begitu, UMP bisa mengejar KHL lebih cepat dan kesenjangannya tidak membesar. Untuk daerah dengan UMP yang sudah melampaui KHL, ia menilai rumus pertumbuhan ekonomi plus inflasi lebih sesuai.
Celios merekomendasikan kenaikan upah minimum 2026 di atas 10 persen. Realisasi kenaikan rata-rata UMP 2026 sebesar 5,91 persen.
"Bagi daerah yang UMP-nya sudah lebih besar dari KHL, rumus pertumbuhan ekonomi plus inflasi menjadi lebih make sense," ujarnya.
Angka itu diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh untuk UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sebelumnya, Presiden KSPI, Said Iqbal menjelaskan, perhitungannya memakai formula (3,20 persen + 5,43 persen) dikali indeks 0,9. Hasilnya, rata-rata kenaikan nasional sekitar 7,7 persen. Batas bawah 7,5 persen berlaku untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.
Serikat pekerja lain mengajukan angka berbeda. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengusulkan kenaikan 7 persen hingga 9,2 persen. Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengusulkan 10 persen hingga 15 persen. Daeng juga menilai kenaikan UMP 2027 harus berdasarkan hasil survei KHL dari dewan pengupahan daerah.
UMP 2027 dijadwalkan ditetapkan pada 1 November 2026. UMK dan upah minimum sektoral dijadwalkan pada 10 November 2026. Pada September 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan Kemnaker belum memulai pembahasan usulan kenaikan UMP 2027.
Penentuan KHL daerah sempat dikritik KSPI karena dinilai tidak melibatkan buruh. Pemerintah sebelumnya menunda pengumuman UMP 2026 untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Putusan itu mewajibkan aspek KHL masuk dalam penetapan upah.
