
Wamenkeu: ALCO Regional Sampaikan Pelaksanaan APBN di Setiap Daerah

VOICEIndonesia.co,Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen menyampaikan dan mempublikasikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBN setiap bulannya, termasuk yang berada di daerah.
“Komitmen kami di Kementerian Keuangan adalah untuk terus menyampaikan secara terbuka kepada stakeholder maupun kepada publik mengenai penyelenggaraan APBN. "Ini baik untuk keterbukaan informasi publik dan supaya bisa ditindak lanjuti oleh (pihak) yang terkait,” kata Wamenkeu dalam Dialog Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat (29/9).
Baca Juga : KPK Periksa Luqman Hakim Terkait Dugaan Korupsi di Kemnaker
Untuk itu, Kemenkeu mengadakan Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya di setiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, mekanisme ALCO di tingkat pusat diturunkan kepada unit Kemenkeu di daerah melalui ALCO regional yang merupakan bagian dari inisiatif Regional Chief Economist (RCE). Tata kelola ALCO regional dilaksanakan terintegrasi melalui sinergi instansi vertikal Kemenkeu di daerah dalam kerangka Kemenkeu SATU.
“ALCO merupakan cascading dari apa yang kami lakukan setiap bulan dari Jakarta, yaitu melihat operasi APBN. Kami secara rutin melihat bagaimana pelaksanaan APBN di seluruh Indonesia setiap bulannya dan secara berjenjang kita turunkan ke level provinsi. Karena itu, di level provinsi ini juga diadakan rapat yang sama untuk melihat bagaimana pelaksanaan APBN di masing-masing provinsi, termasuk di Kalimantan Selatan. Kita secara nasional ingin memastikan bahwa apa yang kita baca di tingkat pusat untuk keseluruhan Indonesia, itu kemudian terhubungkan, terkoneksi dengan apa yang terjadi di masing-masing provinsi,” ujar Wamenkeu.
Baca Juga : Usai Digeledah KPK, Syahrul Yasin Limpo Ditetapkan Jadi Tersangka
Inisiatif ALCO regional diharapkan dapat mendukung ALCO Kemenkeu dalam analisis makro-fiskal tingkat regional. Melalui ALCO regional, Kemenkeu diharapkan bekerja sama dengan stakeholders di daerah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan perekonomian di daerah.
“Kita berharap forum seperti ini setiap bulan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian Lembaga, instansi yang ada di Kalimantan Selatan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh kanwil kami yang ada di Kalimantan Selatan ini,” kata Wamenkeu.
Dengan adanya ALCO regional, Wamenkeu meminta forum tersebut menjadi penguat koordinasi dan sinergi antar unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah untuk terus memantau kondisi perekonomian dan pelaksanaan APBN serta APBD.
“Kita harapkan ALCO Regional terus dilakukan secara konsisten, secara sistematis, dan kemudian mendapatkan kredibilitas sebagai salah satu event bulanan yang dilakukan dengan disiplin. Di mana nanti seluruh perekonomian daerah, masyarakatnya, medianya, universitasnya, pemerintah daerahnya mendapatkan manfaat,” ujar Wamenkeu. (*)
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



