VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh nasional.
Dukungan tersebut diberikan kepada jajaran Polri, khususnya penyidik Bareskrim, dalam mengungkap dugaan tindak pidana illegal access, illegal tapping atau penyadapan ilegal, hingga dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya, Suyudi menyebut dukungan Presiden menjadi dorongan bagi penyidik Bareskrim untuk menuntaskan perkara yang turut menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri.
"Presiden dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar yang telah dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi Polri, yaitu saudara LSP, AN, EH, dan SU," ujar Suyudi.
Dia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Menurutnya, persoalan ini juga menjadi perhatian pimpinan negara karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, dan tokoh masyarakat.
"Dan untuk itu kami Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat dan juga tentunya ini menjadi perhatian pimpinan negara, bahwa Presiden dan jajaran dan juga tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," katanya.
Suyudi pun meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk menyelesaikan proses hukum sekaligus mengungkap fakta-fakta dalam perkara tersebut.
"Untuk itu berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tuturnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menyeret empat perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Pengusutan kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional. (rnm)
