VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Polri mengubah aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) lewat Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan itu menyentuh ketentuan keanggotaan KKEP.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut perubahan ini bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas KKEP.
"Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan," tegasnya dilansir Jumat (20/11/2026).
Trunoyudo menyampaikannya Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan kode etik profesi serta mekanisme penegakan disiplin di lingkungan Polri.
Perpol tersebut juga menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002.
Salah satu ketentuan yang berubah ada pada Pasal 42 ayat (3) tentang keanggotaan KKEP. Dalam ketentuan terbaru, anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat tertentu.
Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen lengkap Perpol Nomor 4 Tahun 2026 di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri, jdih.polri.go.id.























