VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Cakupan tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipersempit dari semula 13 menjadi enam jenis. Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyampaikan hal itu usai Rapat Paripurna ke-12 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), berdasarkan rilis DPR RI.
Rudianto menyebut penyesuaian itu dilakukan agar RUU tidak tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
“Kami tentu tidak mau ada terjadi tumpang tindih antara KUHP kita dengan undang-undang perampasan aset ini. Makanya difokuskan kepada tindak pidana yang kejahatan-kejahatan yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Sejumlah tindak pidana yang menjadi perhatian antara lain narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
Rudianto menilai tindak pidana itu perlu diprioritaskan karena berdampak besar dan kerap melibatkan jaringan kejahatan luas. Ia mencontohkan penipuan daring, termasuk penipuan berkedok perjalanan haji dan judi daring, yang memanfaatkan sarana teknologi informasi.
RUU ini sudah melewati pembahasan di tingkat teknis lewat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Tahap berikutnya tinggal pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang jadwalnya menunggu pimpinan DPR.
“Saya kira pada prinsipnya (RUU Perampasan Aset) sudah (dibahas di) Timus dan Timsin. Berarti kan sisa pembicaraan tingkat dua. Pembicaraan tingkat dua berarti sisa diparipurnakan. Kita tunggu jadwal dari pimpinan (DPR),” ujar Rudianto.
Rudianto memperkirakan RUU itu bisa dibawa ke tahap berikutnya dalam waktu dekat, bahkan berpeluang pekan ini atau pekan depan. Ia optimistis seluruh proses rampung sebelum akhir November 2026.























