VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selesai di tingkat Komisi III DPR RI. Naskah RUU kini tinggal dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut proses pembahasan yang panjang telah mencapai titik penyelesaian, dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Alhamdulillah, pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah selesai. Ini adalah hasil dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum serta memperkuat sistem peradilan pidana kita di Indonesia," ujarnya.
Habiburokhman menyebut pembahasan RUU ini kompleks, dibuktikan banyaknya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dikaji mendalam. Totalnya 397 butir DIM, terdiri atas 160 butir DIM tetap, 135 butir DIM redaksional, 40 butir DIM substansi, 44 butir DIM yang dihapus, dan 18 butir DIM substansi baru yang muncul di tengah pembahasan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi pimpinan Komisi III. Dasco menjelaskan agenda rapat mencakup tiga hal: laporan panitia kerja (panja), pandangan mini fraksi, dan pengambilan keputusan tingkat satu yang dilanjutkan penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.
Setelah tahap ini, RUU dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Aturan ini diharapkan menjadi instrumen bagi aparat penegak hukum untuk merampas aset hasil kejahatan, termasuk lewat skema perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dalam beberapa kondisi tertentu.























