Serangan Militer Picu Penutupan Udara, Tiga WNI Terjebak di Yaman

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah mengupayakan pemulangan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang tertahan di Pulau Sokotra, Yaman, menyusul penutupan wilayah udara akibat eskalasi konflik bersenjata di kawasan tersebut sejak akhir Desember 2025. “Mereka terjebak di Sokotra akibat wilayah udara di Yaman ditutup oleh pemerintah Saudi pada saat serangan militer ke pelabuhan Makala Yaman pada 30 Desember lalu,” kata Plt. Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Heni Hamidah dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1/2025). Menurut Heni, ketiga WNI tersebut masuk ke Sokotra melalui layanan wisata tur yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA). Namun, kondisi keamanan yang memburuk dan terhentinya penerbangan membuat mereka tidak dapat meninggalkan pulau tersebut. Baca Juga: Komisi III DPR dan Pakar Sepakat Kedudukan Polri Tetap Di Bawah Presiden  Saat ini Kemlu RI masih menjalin komunikasi intensif dengan ketiga WNI tersebut. Berdasarkan laporan terakhir, kondisi mereka dinyatakan aman dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Heni menjelaskan bahwa mulai 7 Januari 2026, penerbangan di wilayah Yaman berangsur dibuka. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengupayakan agar ketiga WNI tersebut dapat segera kembali ke Tanah Air dengan memanfaatkan penerbangan yang tersedia dalam waktu dekat. Baca Juga: Angin Puting Beliung Terjadi di T1 Bandara Internasional Juanda “Perwakilan kita di Muscat maupun Abu Dhabi tengah mendorong agar ketiga WNI tersebut bisa ikut dalam penerbangan tersebut dan tentunya kita akan terus mengawal kasus ketiga WNI,” ujar Heni. Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi langkah Kerajaan Arab Saudi yang memfasilitasi berbagai forum dialog terkait penyelesaian konflik Yaman. “Tujuannya adalah untuk mengupayakan adanya dialog yang inklusif melibatkan berbagai elemen di Yaman untuk bisa mengupayakan perdamaian dan juga untuk tetap memperhatikan integrasi wilayah di Yaman,” ujarnya. Nabyl juga mengingatkan seluruh WNI agar menghindari wilayah konflik dan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat laporan WNI yang menjadi korban di kawasan Yaman Selatan. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia terus memantau dinamika keamanan yang masih belum stabil, khususnya di wilayah selatan Yaman. Dalam situasi tersebut, keselamatan dan keamanan WNI tetap menjadi prioritas utama, seiring dorongan Indonesia terhadap penyelesaian konflik secara damai. Ketegangan di Yaman meningkat sejak 30 Desember 2025, menyusul perebutan kendali wilayah Hadramaut dan Al-Mahra oleh kelompok Southern Transitional Council (STC) pada awal Desember. Kedua provinsi itu mencakup hampir setengah wilayah Yaman dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Arab Saudi menuding Uni Emirat Arab mendukung operasi militer STC di kawasan perbatasan selatan Hadramaut dan Al-Mahra, tudingan yang kemudian dibantah oleh Abu Dhabi. Sementara itu, STC menilai pemerintah pusat Yaman meminggirkan wilayah selatan dan terus menyerukan pemisahan, di tengah upaya pemerintah mempertahankan keutuhan wilayah negara tersebut. (af/hi) Pilihan Redaksi: PR Sistemik: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Direformasi Total