
Raja Belanda Minta Maaf Atas Perbudakan Masa Kolonial Oleh Negaranya

Raja Belanda Willem-Alexander pada Sabtu meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan pada masa lampau yang dampaknya masih terasa hingga sekarang.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Raja dalam upacara peringatan 160 tahun penghapusan secara legal perbudakan di Belanda, termasuk di negara-negara bekas jajahannya di Karibia.
"Pada hari ini saat kita mengenang sejarah perbudakan Belanda, saya memohon maaf atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini," kata sang raja.
Dia menambahkan rasisme dalam masyarakat Belanda masih menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Dia menyadari tidak semua orang bersedia menerima permintaan maafnya.
Namun "waktu telah berubah dan Keti Koti ... rantai (perbudakan) benar-benar telah terputus," kata dia, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari ribuan penonton di monumen perbudakan nasional di Oosterpark Amsterdam.
"Keti Koti" adalah kata dalam bahasa Suriname yang berarti 'memutus rantai'. Keti Koti dijadikan sebagai nama hari peringatan perbudakan dan perayaan kebebasan yang diperingati setiap 1 Juli di Belanda.
Permintaan maaf dari Raja itu disampaikan di tengah renungan yang meluas tentang masa lalu kolonialisme Belanda, termasuk keterlibatan Amsterdam dalam perdagangan budak Atlantik dan perbudakan di negara-negara bekas jajahannya di Asia.
Pada 2020, Willem-Alexander juga telah meminta maaf kepada Indonesia atas "kekerasan berlebihan" selama penguasaan kolonial Belanda.
Pada Desember, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengakui negaranya bertanggung jawab dalam perdagangan budak Atlantik yang membawa keuntungan bagi negaranya sehingga dia pun meminta maaf.
Rutte menyatakan pemerintah Belanda tidak akan membayar biaya ganti rugi, seperti yang telah direkomendasikan panel penasihat pada 2021.
Sebuah studi atas permintaan pemerintah Belanda yang diterbitkan bulan lalu mendapati fakta bahwa Belanda untung sekitar 600 juta dolar AS (Rp9 triliun) dari penjajahan pada 1675-1770.
Sebagian besar keuntungan tersebut didapat dari laba perdagangan rempah-rempah Perusahaan Hindia Timur Belanda.
Royal House pada Desember lalu telah memerintahkan penyelidikan independen terhadap peran Keluarga Kerajaan dalam sejarah kolonial Belanda yang hasilanya bisa didapatkan pada 2025.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



