VOICEINDONESIA.CO, Bekasi – Dari 1.173.066 pekerja penyandang disabilitas di Indonesia, baru 33,58 persen atau 393.916 orang yang terserap di sektor formal. Mayoritas, 66,48 persen atau 779.150 orang, masih bekerja di sektor informal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menyebut sebagian besar pekerja disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Data itu bersumber dari Sakernas Agustus 2025 dalam Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia.
"Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif," tegasnya dilansir laman resmi kemnaker, Rabu (18/11/2026).
Menurut Cris, kuota kerja disabilitas belum terpenuhi bukan karena kurangnya kemampuan penyandang disabilitas. Penyebabnya, link and match yang belum tepat, kesiapan keterampilan dan sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, serta stigma di tempat kerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas, sedangkan perusahaan swasta paling sedikit 1 persen.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Sugeng Heri Suseno menyebut data yang sama mencatat 67.109 penyandang disabilitas masih menganggur. Penyebabnya antara lain keterbatasan akses informasi lowongan, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, belum terpenuhinya keterampilan dan sertifikasi, serta minimnya akomodasi layak di tempat kerja.
Sugeng menyebut Kemnaker memperluas pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) agar kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital dan soft skill.
"Kita akan latih teman-teman penyandang disabilitas, kami akan bantu dengan memberikan pelatihan vokasi untuk melatih keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja agar dapat bersaing di dunia kerja," katanya.
Kemnaker mempermudah akses penempatan lewat ekosistem SIAPkerja, mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Luar Biasa (SLB), SMK, dan LPK Inklusi, serta menyediakan afirmasi kuota peserta disabilitas di BBPVP dan BLK. Kemnaker juga memberi pendampingan (job coaching) dari tahap pra- hingga pascapenempatan dan memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Cris menilai regulasi dan program saja belum cukup. Diperlukan manajemen perubahan (change management) lewat peningkatan kesadaran perusahaan soal kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. Ia meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi disabilitas memperkuat kurikulum pelatihan agar selaras dengan kebutuhan industri.
"Jadi kita akan coba link and match-kan antara supply dan demand," ujarnya.
Dalam forum one stop link and match itu, peserta menyepakati pemetaan kompetensi pencari kerja serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.
"TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia," pungkasnya.























