VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kabar yang beredar di media sosial bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dipastikan tidak benar. Pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menegaskan Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola. Kemnaker juga tidak pernah menyebut akan bertindak sebagai pengelola dana itu.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah dalam keterangan di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ketentuan Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu masih memerlukan peraturan pelaksanaan, sehingga aspek teknisnya belum ditetapkan secara final.
Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Perspektif pengusaha, pekerja/buruh, dan pihak terkait lainnya akan dipertimbangkan.
Peraturan itu diharapkan mengatur mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban dana cadangan pesangon.
"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah," ujarnya.
Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja/buruh, tidak mudah memercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Masyarakat diminta mengacu pada penjelasan resmi pemerintah.
Setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan secara resmi setelah melalui pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan.
"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," katanya.
