VOICE Indonesia
HOT
Ketenagakerjaan

Menaker: Kebijakan Ketenagakerjaan Harus Berbasis Data

S Nurafifa - VOICEIndonesia.coEditor: Abdulloh Hilmi2 menit baca

Ringkasan Berita

AI
VOICE Indonesia di Google
Para penerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 berdiri di atas panggung sambil memegang piala dan map penghargaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bersama para penerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Rabu (11/11/2026).(Foto: Voiceindonesia.co/Humas Kemnaker)

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kebijakan ketenagakerjaan perlu didasarkan pada bukti dan informasi yang akurat agar menjawab dinamika pasar kerja dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) kini dilaksanakan empat kali dalam setahun, naik dari sebelumnya dua kali.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap penghargaan yang diterima Kemnaker menjadi momentum menjadikan data sebagai dasar perumusan kebijakan. Ia menyampaikannya dalam acara Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Semoga ini terus menginspirasi kita menjadi momentum untuk menjadikan data sebagai sesuatu yang penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di negara yang kita cintai, evidence-based policy," tegasnya.

Yassierli menyebut Sakernas merupakan salah satu sumber data yang kaya informasi dan memberi manfaat besar bagi Kemnaker dalam menyusun kajian serta kebijakan. Peningkatan frekuensi Sakernas diharapkan menghasilkan data ketenagakerjaan yang lebih mutakhir, sehingga pemerintah bisa memahami perkembangan pasar kerja dengan lebih baik.

"Alhamdulillah, dua tahun terakhir kami sangat mendapatkan manfaat dari survei ini untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan kajian yang lebih baik. Terima kasih kepada BPS yang selama ini mendukung kami," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan itu diberikan atas komitmen Kemnaker memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas dan terpadu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut kualitas statistik tidak hanya ditentukan proses menghasilkan data, tetapi juga pemanfaatannya. Data berkualitas harus membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat dan menjadi dasar kebijakan yang tepat, bukan sekadar soal kecanggihan tampilan.

"Kebijakan yang tepat lahir dari bukti yang kuat, dan bukti yang kuat berawal dari data statistik yang berkualitas," pungkasnya.

Pilihan Redaksi

Pemerintah Dorong Pekerja Migran di Jateng Naik KelasPekerja Migran Indonesia

Pemerintah Dorong Pekerja Migran di Jateng Naik Kelas

S Nurafifa· 12 November 2026
#Kemnaker#Ketenagakerjaan#Kebijakan ketenagakerjaan#Yassierli#Anugerah Anindhita Wistara
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga