Kualitas Pekerja Digital Indonesia Masih Diragukan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkap minimnya penempatan pekerja migran di sektor digital bukan karena tidak ada kebutuhan pasar global. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menjelaskan kendala utama adalah belum adanya keyakinan dari agensi penempatan bahwa Indonesia mampu menyuplai tenaga kerja digital yang siap kerja. Christina menyampaikan hal ini usai menerima kunjungan akademisi Universitas Bina Nusantara yang membahas potensi penempatan lulusan di sektor digital luar negeri. Universitas Binus memiliki alumni lebih dari 120.000 orang di bidang teknologi informasi, ilmu komputer, hingga sistem informasi. Minat lulusan Universitas Binus untuk bekerja di luar negeri cukup tinggi, khususnya di sektor digital. Namun mereka masih menghadapi kendala dalam mengakses informasi dan jalur penempatan yang tepat, sehingga potensi besar ini belum terserap optimal oleh pasar kerja global. "Selama ini jumlah lowongan di sektor digital masih sedikit. Namun ini bukan karena tidak ada kebutuhan, melainkan karena belum adanya keyakinan dari agensi penempatan bahwa Indonesia mampu menyuplai tenaga kerja digital yang siap kerja," kata Christina di Kementerian P2MI Jakarta, Kamis (26/3/2026). Christina menilai potensi tenaga kerja Indonesia di sektor digital sebenarnya sangat besar. Kementerian P2MI kini mulai fokus mengembangkan sektor digital sebagai salah satu peluang strategis penempatan PMI dengan berbagai langkah konkret. Langkah yang disiapkan mencakup pemetaan potensi kebutuhan tenaga kerja global, penguatan kompetensi calon pekerja migran, serta peningkatan kualitas suplai tenaga kerja digital dari dalam negeri. Upaya ini diharapkan dapat mengubah persepsi agensi penempatan terhadap kemampuan Indonesia.

Baca Juga : 278 Pekerja Migran NTB Gagal Berangkat Terima Pengembalian Biaya "Kami ingin memastikan Indonesia mampu menghadirkan talenta digital yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar global," katanya. Christina menekankan sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Kolaborasi ini penting untuk mendorong peningkatan PMI di sektor digital dengan tetap mengutamakan aspek perlindungan. Kementerian P2MI menyambut baik masukan dari akademisi Universitas Binus sebagai bagian dari upaya memformulasikan kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan diharapkan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja global yang terus berkembang. "Minat lulusan Binus bekerja di luar negeri cukup tinggi, khususnya di sektor digital. Namun, mereka masih menghadapi kendala dalam mengakses informasi dan jalur penempatan yang tepat," ujarnya. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Jangan Jadikan Manusia sebagai Komoditas Dagang

Baca Berita Lainnya di Google News