VOICEINDONESIA.CO, Karawang – Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pekerja yang beraktivitas di daerah, tetapi pemberi kerjanya terdaftar di wilayah lain, menjadi keluhan pemerintah daerah. Persoalan itu masuk sebagai masukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.
Bupati Karawang Aep Saepuloh berharap RUU yang baru membuat pekerja yang bekerja di Karawang membayar pajaknya di Karawang, bukan di Jakarta, kata Aep dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Kantor Bupati Karawang.
"Saya berharap mudah-mudahan dengan RUU yang baru (RUU Kawasan Industri) minimal orang yang kerja di Karawang ya toh bayar pajaknya ya di Karawang. Jangan bayar pajaknya juga di Jakarta," tegasnya dilansir laman resmi DPR RI, Minggu (15/11/2026).
Aep juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam koordinasi perizinan dan pengawasan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Persoalan ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Dalam penghitungan DBH PPh, realisasi PPh Pasal 21 didasarkan pada tempat wajib pajak terdaftar, yakni tempat kegiatan usaha pemberi kerja. PMK itu mengalokasikan DBH PPh 20 persen untuk daerah: 7,5 persen untuk provinsi, 8,9 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 3,6 persen untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama.
Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menyebut keluhan itu dialami semua pemerintah daerah, karena aktivitas ekonomi berlangsung di daerah sementara pajaknya tercatat di pusat.
"Ini juga sebenarnya keluhan semua pemerintah daerah. Pekerja-pekerjanya, investornya itu bekerja di daerah tapi pajaknya ada di pusat (Jakarta)," katanya.
Eva menilai keberadaan investor seharusnya ikut mendorong ekonomi masyarakat sekitar. Menurutnya, pengusaha lokal dan UMKM perlu dilibatkan dalam rantai pasok industri.
"Jadi jangan sampai investor di sini banyak tapi tidak ada dampaknya bagi masyarakat sekitar," tegasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menekankan perlunya menyelaraskan kawasan industri dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai Karawang strategis sebagai kawasan industri sekaligus lumbung pangan nasional. Pasal-pasal yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat akan dimasukkan dalam RUU.
"Sama untuk meng-sinkronisasi juga bagaimana ada Kawasan Industri, ada lumbung pangan, tapi apakah ekonomi masyarakat ini sudah merata atau belum? Nah ini tentu dalam RUU nanti kita akan masukkan pasal-pasal yang sekiranya bisa mendorong pada peningkatan ekonomi masyarakat kita," pungkasnya.
Berdasarkan paparan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Try Supondy, ada 17 kawasan industri di Karawang dengan luas 9.121 hektare, okupansi 66,4 persen, dan menyerap sekitar 165 ribu tenaga kerja. Total investasinya mencapai Rp10,21 triliun.
Data BPS Karawang lewat Sakernas Agustus 2026 mencatat penduduk bekerja 1,21 juta orang. Manufaktur menyerap 34,46 persen, jasa 47,55 persen, dan pertanian 17,99 persen.
