VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diusulkan minimal dua kali jumlah alat kelengkapan dewan (AKD). Dengan 13 komisi saat ini, belum termasuk badan-badan, angkanya diperkirakan sekitar 60 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penentuan ambang batas perlu mempertimbangkan fungsi representasi DPR dalam mewakili masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia. Partai yang memperoleh kursi harus punya kapasitas representasi memadai, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi mampu mewakili masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
“Kalau alat kelengkapan dewan hari ini ada komisi tiga belas, ada badan-badan, yang minimal dua lah di situ. Kalau dua kali tiga puluh harus enam puluh kursi katakan. Kalau punya enam puluh kursi boleh lolos,” jelas Agun dilansir laman resmi DPR RI, Minggu (15/11/2026).
Ambang batas masih menjadi polemik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Komisi II dalam dua hari terakhir menggelar partisipasi bermakna (meaningful participation) bersama akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil untuk menghimpun masukan.
Komisi II menargetkan draf RUU Pemilu selesai pada akhir Desember. Agun berharap dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu pembahasan.
Agun juga menanggapi masukan akademisi Universitas Indonesia (UI) agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif cukup nonaktif sementara, tanpa mengundurkan diri. Ia menyatakan setuju karena usulan itu tidak berkaitan dengan perangkapan jabatan.
“Kenapa sih kampus tidak bisa dijadikan arena debat publik? Kenapa sih kampus dijadikan area yang seolah-olah politik tidak boleh masuk ke kampus?” ujar Agun.
Agun berpandangan keterlibatan kampus dan mahasiswa dalam pemilu perlu diperluas agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proses demokrasi. ASN dari berbagai instansi, menurutnya, seharusnya boleh mencalonkan diri tanpa melepas status kepegawaian, selama tidak merangkap jabatan politik kenegaraan yang dilarang.
