Tak Ada WFH, Kementerian PU Masih Siaga Bencana Sumatera
Afifah - VOICEIndonesia.co
Tak Ada WFH, Kementerian PU Masih Siaga Bencana Sumatera
VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pada hari Jumat tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.
Karakter tugas kementerian yang menuntut kehadiran langsung di lapangan dan koordinasi cepat dalam penanganan bencana menjadi alasan utama keputusan tersebut.
Menteri Dody menjelaskan bahwa peran strategis jajarannya tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi garda terdepan bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD saat terjadi kondisi darurat di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Pengelola Penginapan di Pangkalpinang Wajib Laporkan Tamu WNA
Keputusan ini berlaku untuk seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Di (Kementerian) PU sebenarnya enggak ada WFH, karena kan PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD. Karena itu kemudian kami putuskan kami tidak WFH," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Kebutuhan operasional ini semakin mendesak mengingat sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara saat ini masih dilanda bencana banjir serta tanah longsor.
Dody menyoroti adanya laporan korban jiwa dalam bencana di Deli Serdang yang memperkuat alasan mengapa kehadiran fisik pegawai sangat krusial untuk mendukung penanganan lapangan secara optimal.
Baca Juga: 362 SPPG Di Pulau Jawa Disetop, Ini Penyebabnya
"Kemarin kan ada yang longsor dan ada korban meninggal juga di Deli Serdang. Jadi kayaknya memang kami, tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH," ucapnya.
Kendati tidak menerapkan sistem kerja jarak jauh, Kementerian PU tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran dan sumber daya.
Langkah penghematan dilakukan melalui operasional perkantoran, seperti pembatasan penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta pemanfaatan ventilasi alami di ruang kerja.
Menteri Dody berharap, meskipun pegawai tetap bekerja secara langsung di kantor maupun lapangan, kontribusi terhadap efisiensi anggaran negara tetap dapat tercapai melalui penghematan energi tersebut.
"Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi yang tetap dapat kita berikan kepada bangsa dan negara," pungkas Dody. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Rezim Baru Imigrasi: Sapu Bersih Benalu Perbatasan!
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Imigrasi
