VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Irawan menilai pola berulang ini membuktikan penindakan saja tidak pernah cukup tanpa perbaikan sistem yang mendasar.
"Kalau pendapat saya, itu karena setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK tidak diikuti dengan perbaikan dan penguatan sistem pencegahan korupsi. Makanya perbuatan terus berulang. Hanya ganti orang dan pelaku saja," kata Irawan, Minggu (6/7/2026).
Ia menilai selama sistem dan budaya yang rentan korupsi tidak dibenahi, siapapun yang masuk ke dalamnya berpotensi terpapar perilaku serupa.
"Karena sistem dan budaya, pihak yang masuk dalam sistem yang rentan sangat memungkinkan terpapar perilaku koruptif," sambungnya.
Irawan menyebut korupsi di daerah bukan fenomena tunggal melainkan hasil persilangan berbagai faktor struktural yang kompleks.
"Korupsi yang terjadi di daerah lahir dari persilangan seperti faktor hedonisme, politik desentralisasi dan budaya permisif. Salah satu pemicu paling dominan juga adalah tingginya biaya politik dan birokrasi yang rumit. Bicara korupsi sebabnya banyak, tidak tunggal," tuturnya.
Ia menegaskan penegak hukum seperti KPK harus didukung perangkat kebijakan yang lebih komprehensif agar mata rantai korupsi benar-benar bisa diputus, bukan sekadar berganti pelaku dari satu periode ke periode berikutnya.
