VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah spekulasi yang berkembang di pasar mengenai relaksasi kuota produksi nikel menjelang periode revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara, Tri Winarno menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi. Ia menjelaskan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.
"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB, belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Tri menegaskan setiap usulan perubahan RKAB tidak bisa serta merta disetujui dan harus melalui proses penelaahan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional.
"Nanti tetap akan ada evaluasi, jadi tidak bisa serta merta," ujarnya.
Pemerintah perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan karena produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.
Di sisi lain penambang perlu ruang untuk tetap beroperasi sementara industri pengolahan membutuhkan pasokan bahan baku memadai.
"Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional," tegasnya.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan.
Namun pengajuan perubahan RKAB tidak serta merta disetujui dan tetap harus melalui mekanisme evaluasi resmi pemerintah.
