
Kapolda Papua Barat Janji Tertibkan Aktivitas Penambangan Emas Ilegal

VOICEIndonesia.co, Manokwari - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir berjanji untuk menertibkan aktivitas penambangan emas ilegal atau tanpa izin karena berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
"Kami akan petakan terlebih dahulu baru ambil tindakan untuk semua kegiatan tambang tanpa izin," kata Johnny Isir seusai konferensi pers akhir tahun 2023 di Manokwari, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa pemetaan tersebut bermaksud mengetahui dampak ekologi dari kegiatan penambangan emas secara ilegal yang menggunakan alat berat seperti eksavator maupun penambang dengan peralatan tradisional.
Setelah pemetaan, kepolisan bersama instansi teknis pemerintah daerah, kementerian terkait, Imigrasi dan lembaga masyarakat adat akan mengambil tindakan penertiban kegiatan penambangan dimaksud.
"Kami berkomitmen melakukan penertiban dan tentu upaya penertiban memerlukan kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait, tidak bisa kepolisian sendiri," tegas Eddison.
Kapolda mengakui bahwa kegiatan tambang emas ilegal tersebut telah berlangsung sekian lama, sehingga masyarakat pemilik hak ulayat perlu diedukasi terkait bahaya kerusakan lingkungan.
Kepolisan juga akan mengevaluasi keterlibatan masyarakat terutama pemilik hak ulayat atas pemberian izin untuk aktivitas penambangan emas secara ilegal yang berada pada sejumlah lokasi di Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak.
Baca Juga: Imigrasi Denpasar Periksa Dua WNA Australia Buka Praktik Pengobatan
"Kami harus lihat semua aspek karena bagaimanapun sudah memberikan dampak ekonomi. Ini soal piring makan masyarakat," jelas Johnny, dilansir dari ANTARA.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat Maurits Saiba mendesak pemerintah daerah dan kepolisian segera mengambil langkah penertiban aktivitas tambang emas ilegal melalui penerbitan izin skala lokal.
Melalui regulasi seperti peraturan daerah (perda), maka kegiatan penambangan emas lebih terkontrol sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat tindakan eksploitasi sumber daya alam berlebihan.
"Semoga dengan tugas dan jabatan baru, Kapolda Irjen Jhonny Isir selaku putra asli Papua lebih tegas dalam menertibkan kegiatan penambangan ilegal," tutur Maurits.
Ia menilai bahwa insiden pembunuhan terhadap dua warga yang dilakukan oleh lima penambang emas ilegal di Manokwari, merupakan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat pemilik hak ulayat.
Oleh sebabnya, penerbitan izin tambang skala lokal mampu mencegah masuknya penambang ilegal ke Manokwari yang selama ini tidak memberikan kontribusi bagi daerah.
"Bagi LMA, mereka (penambang ilegal) adalah ancaman bagi keamanan warga lokal maupun ancaman bagi lingkungan hidup di daerah ini," ucap Maurits.
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



