Lakukan Pelanggaran, Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Amankan 27 WN Sri Lanka

VOICEIndonesia.co, Tangerang – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang amankan 27 Warga Negara Asing (WNA) dari Sri Lanka dari apartemen wilayah Kabupaten Tangerang karena terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Rakha Sukma Purnama di Tangerang mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, 27 WNI Sri Lanka melanggar UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga dibawa ke kantor imigrasi Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Dengan adanya laporan masyarakat, kami bersama Polres Tangerang Selatan melakukan pengawasan dan pengecekan dokumen dan kemudian membawanya ke kantor imigrasi untuk diperiksa,” kata Rakha, di kantor Imigrasi Tangerang, Selasa, 19 Desember 2023.

Dilansir dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh hasil yakni 15 orang melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan sanksi tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Lalu dua orang WNI Sri Lanka setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Baca Juga: Amin Pernah ke Aceh Sebelum Jadi Tersangka Penyelundupan Rohingya

Kemudian dua orang WN Sri Lanka lainnya setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 71 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan sanksi dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Terhadap delapan WNA Sri Lanka lainnya setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Dodot Adikoeswanto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menjadi mata dan telinga bagi Kemenkumham.

“Karena telah bersedia melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang meresahkan serta diduga telah melakukan pelanggaran hukum khususnya di wilayah Tangerang Raya,” ujarnya.