Rampai Nusantara : Isu Oligarki Dan KKN Di Pemerintahan Jokowi Itu Tidak Benar dan Berlebihan

VOICEINDONESIA,JAKARTA - Pemerintah era Presiden Jokowi dinilai lebih berbahaya daripada pemerintah era Presiden kedua, Soeharto.Pasalnya, era Jokowi semakin menegaskan betapa kekuatan modal saat ini menjalar ke mana-mana menjadi oligarki bahkan KKN juga. Hal itu disampaikan saat aksi mahasiswa beberapa waktu dan juga merupakan pandangan beberapa akademisi dan pengamat politik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara Mardiansyah biasa dipanggil semar yang juga aktivis 98 berpandangan bahwa apa yang disampaikan itu sangat berlebihan dan tidak benar apalagi dibandingkannya dengan Zaman Soeharto di era Orde Baru tentu berbeda sekali bagai Bumi dan Langit. Sepertinya ketika menyampaikan itu tidak dasari rasionalitas tapi lebih kental rasa kebenciannya.

"Saya rasa itu pandangan dan pendapat yang lebay dan ngawur ya,beda sekali zaman orde baru dengan era sekarang ini, dulu itu kita merasakan betul semua bisnis di kuasai oleh keluarga dan kroni Soeharto dengan praktik KKN yang terbuka sekali kalo sekarang khan tidak, hanya saja banyak pihak atau orang berusaha untuk membangun stigma itu tapi saya rasa masyarakat sudah sangt cerdas ya jadi tidak akan terpengaruh karena hal yang disampaikan itu jelas tidak benar ." Kata Semar saat ditemui di Jakarta Kamis (26/5/2022)

Beberapa kelompok kepentingan dan mahasiswa berusaha keras unyuk membangun issue Oligarki dan KKN yang disematkan pada pemerintahan Jokowi dan kita semua tahu beberapa waktu lalu orang berpengaruh yang dianggap dekat dengan istana atau pemerintahan pun ternyata menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng, jika saja Presiden Jokowi merupakan bagian dari Oligarki Kekuasaan tentu akan berupaya melindunginya.

"Oligarki dari mana sih,toh orang yang dianggap dekat dengan pemerintah saja
dijadikan tersangka dan sama sekali tidak dilindungi, ini khan semakin membuktikan kalo Jokowi bukan bagian dari oligarki, jadi gak usah maksain lah." Ujar Semar

Isu KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme) yang juga gencar diwacanakan dengan menuding Presiden Jokowi menyuburkan praktik KKN dengan dasar laporan yang disampaikan terkait anak-anaknya ini lebih ngawur dan sangat berlebihan lagi karena dengan dasar yang tidak kuat tiba-tiba ada seseorang akademisi dan juga pengamat politik yang diketahui memang sudah sejak lama berseberangan secara politik dengan Jokowi menyampaikan laporan dugaan kasus korupsi tanpa bukti hukum yang kuat sehingga terkesan laporan ini sengaja dinaikan hanya untuk mendapat perhatian publik sehingga panggung tersedia untuk mendiskreditkan Pemerintah khususnya Presiden Jokowi.

"ini lebih gak bener lagi dan sudah keterlaluan ya, saya ini khan aktivis 98 jadi tidak hanya tahu tapi juga merasakan praktik KKN di era Orde Baru sangat luar biasa menggurita dan dimonopoli secara sistematis dan massif, saat ini hanya demi kepentingan politik kelompok dan popularitas diri dengan sengaja melaporkan anak-anak presiden yang tujuannya agar mendapat perhatian publik sehingga tergiring untuk ikut menghakimi bahkan juga mendiskreditkan Jokowi dan keluarganya, rasanya kok dzholim ya mengorbankan orang hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Didoakan saja,semoga segera kembali ke jalan yang benar ya." Tegas Semar

Tentu kita berharap para mahasiswa dan masyarakat dapat berpikir obyektif, seuatu yang baik dan benar serta perlu diperjuangkan maka harus diperjuangkan sampai kapan pun tapi sesuatu yang tidak benar dan sarat akan kepentingan tertentu harapannya untuk tidak terpancing atau ikut mendukung karena justru itu dapat merugikan masyarakat banyak karena berpotensi terjadi instabilitas atau konflik sosial sedangkan kita semua sedang fokus untuk dapat mengatasi dampak dari hantaman inflasi,krisis pangan dan energy.   

"Semoga mahasiswa dan masyarakat tetap berpikir dengan akal sehat dan nurani ya karena isu Oligarki dan KKN yang didengungkan itu sangat tidak benar dan berlebihan, sekarang ini yang penting itu mengatasi berbagai kesulitan yang mendera masyarakat, bukan malah mewacanakan sesuatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, harusnya mereka peka juga lah dengan kondisi saat ini." Ucap Semar