Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Naik

VOICEINDONESIA.CO, Bandar Lampung – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah memutuskan tidak mendongkrak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi dalam waktu dekat.

Kebijakan ini dikeluarkan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri forum Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-18 di Bandarlampung, Rabu (10/6/2026).

Bahlil memaparkan, intervensi penahanan harga energi ini merupakan bagian dari cetak biru kebijakan ekonomi baru yang sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Kementerian ESDM kini diwajibkan menyusun formula tata kelola komoditas strategis yang bersumber dari kekayaan alam agar hasilnya dapat dinikmati secara merata dan menjadi motor penggerak kesejahteraan nasional.

"Kementerian ESDM diperintahkan oleh Presiden untuk membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam (SDA), yang harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan negara untuk menunjang kesejahteraan," katanya.

Eks Ketua Umum HIPMI itu menjelaskan bahwa penataan hulu ke hilir sektor energi ini disandarkan langsung pada komitmen luhur pemenuhan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Sebagai langkah konkret di lapangan, pemerintah dalam waktu dekat akan merombak total regulasi instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan guna menutup celah manipulasi dan monopoli usaha.

"Merujuk pada Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khusus tentang tambang seperti adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan yang akan dibenahi," ucap Bahlil.

Reformasi birokrasi perizinan tambang tersebut sengaja dibidik pemerintah untuk mengikis jurang ketimpangan sosial yang lebar di akar rumput.

Kebijakan ini dinilai sangat harmoni dengan visi pemerataan ekonomi yang selama ini diperjuangkan oleh para pengusaha muda di dalam negeri untuk menciptakan struktur pasar yang sehat dan kolaboratif.

"Ini sebenarnya sejalan dengan roh perjuangan HIPMI, kita ingin arah kebijakan negara ini bisa mendongkrak yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar dan yang besar makin kuat. Dan ini menjadi esensi kolaborasi," tambahnya. (af)