VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan tahapan konstitusional menyusul penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri yang disampaikan langsung Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Setelah rapat pimpinan, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat tersebut akan membahas langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
"Dan hari ini pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata Muzani.
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden definitif apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut akan menjadi agenda yang harus segera dipersiapkan MPR setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.
"Kita menurut konstitusi punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif mengganti Mas Gibran. Sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," ujarnya.
Muzani berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses tersebut dapat berlangsung secara demokratis.
"Kami mohon doa dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," pungkasnya. (rnm)
