Izin Usaha di RI Masih Ribet Jadi Biang Kerok Investor Kabur

VOICEINDONESIA.CO, Surakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa merosotnya daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tidak hanya bertumpu pada faktor ketersediaan tenaga kerja terampil. 

Masalah mendasar justru terletak pada iklim usaha domestik yang hingga kini masih terpasung oleh rentetan hambatan birokrasi dan tingginya biaya operasional.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Evita usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran parlemen menerima gelombang keluhan klasik dari para pelaku usaha. 

Masalah utama yang dilaporkan masih berkisar pada rumitnya birokrasi perizinan, lambatnya pengurusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tarif listrik yang membebani, hingga karut-marut pasokan energi gas.

“Dari industri sendiri kita dengar banyak harapan. Tantangannya masih sama. Ke mana pun kita pergi yang berkaitan dengan industri, keluhannya itu-itu saja, perizinan kita ribet,” kata Evita dikutip dari laman DPR, Sabtu (23/5/2026).

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, meskipun pemerintah telah menggembar-gemborkan sistem perizinan satu pintu yang terintegrasi, realisasi di lapangan justru berbanding terbalik. 

Para investor masih harus mengetuk banyak pintu birokrasi yang memakan waktu lama dan memicu ketidakpastian. Jika tata kelola ini tidak segera dipangkas, Evita memperingatkan risiko hengkangnya para investor ke negara pesaing.

Selain masalah administratif, sektor energi menjadi sorotan tajam Komisi VII. Evita membeberkan adanya anomali di lapangan terkait distribusi gas industri, di mana terjadi diskriminasi harga yang aneh antara perusahaan di dalam dan di luar kawasan industri.

“Masalahnya itu-itu saja, listrik tinggi, harga gas tinggi, suplai gas belum merata. Perusahaan yang berada di kawasan industri kok membayar gas lebih mahal daripada perusahaan yang ada di luar kawasan industri,” ungkapnya heran.

Kondisi ini diperparah oleh ego sektoral yang memicu tumpang tindih regulasi. Evita menekankan perlunya harmonisasi kilat karena perbedaan aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerap membuat pelaku industri kebingungan dalam mengambil keputusan strategis.

Menutup keterangannya, Evita memastikan seluruh potret buram hasil kunjungan kerja di Solo ini akan dijadikan draf materi evaluasi primer dalam rapat kerja Komisi VII bersama jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian. 

Parlemen mendesak perbaikan kualitas pendidikan vokasi wajib berjalan simultan dengan reformasi regulasi energi dan perizinan demi menyelamatkan industri TPT nasional. (af)