Cegah TPPO, Kantor Imigrasi Tanjung Priok Awasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Jakarta – Cegah keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural, kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksa Imigrasi (TPI) Tanjung Priok memperkuat kinerja lebih aktif.

Sub-Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok membatalkan 86 permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dari masyarakat selama Januari hingga Mei 2023, terdiri dari 66 pemohon pria dan 20 pemohon wanita.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Hanafi Haidir saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa membenarkan pihaknya membatalkan permohonan dokumen perjalanan tersebut agar tidak disalahgunakan oleh calon pekerja migran Indonesia non-prosedural.

“Sebagaimana arahan dari Direktur Jenderal Imigrasi agar Kantor Imigrasi berupaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), permohonan Dokumen Perjalanan Repulik Indonesia di Tanjung Priok juga kami awasi supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan. Misalnya diduga terindikasi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural,” kata Hanafi.

Hanafi menambahkan, hampir setiap bulan ada satu pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terindikasi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural.

Mereka yang terindikasi PMI Non-Prosedural biasanya tidak dapat memberikan data/berkas yang sah atau masih berlaku kepada petugas. Selain itu, petugas juga bisa menolak permohonan dokumen perjalanan jika maksud dan tujuan keberangkatan pemohon ke luar negeri tidak benar atau keterangannya berubah-ubah.

Kewenangan petugas untuk menolak permohonan dokumen perjalanan ke luar wilayah Republik Indonesia tercantum dalam pasa 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Total ada 10 pemohon yang terindikasi pekerja migran Indonesia non-prosedural sehingga ditolak permohonan dokumen perjalanannya selama Januari higga Mei 2023.