
Ganjar Pranowo : Kalau ada yang nakal kepada PMI tak sikat
VOICEINDONESIA,SEMARANG - Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura langsung mengadu saat bisa berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal itu terekam dalam kegiatan Open House Virtual yang digelar Ganjar dari rumah dinas.
Keluhan disampaikan perwakilan PMI di Singapura asal Salatiga, Yuli. Menurutnya, PMI di Singapura sedang resah karena muncul isu terkait aturan yang menyulitkan kepulangan mereka ke Tanah Air
“Terimakasih sudah bersedia menyapa kami pak. Mohon izin menyampaikan, ini komunitas PMI di Singapura, saat ini banyak yang urung niat untuk pulang karena isu e-KTKLN yang diberlakukan lagi,” kata Yuli PMI singapura pada Ganjar Senin (2/5/2022)
E-KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu identitas bagi TKI /PMI dan sekaligus sebagai bukti bahwa PMI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luarnegeri) yang di keluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
“Saya sudah tiga tahun tidak lihat keluarga. Saya dan teman-teman memohon bantuan untuk bisa diinformasikan ke petugas BP2MI yang di bandara supaya tidak mempergunakan isu KTKLN dengan mafia yang harus bayar,” ujar Yuli
Kegelisahan Yuli dan PMI lainya di Singapura ini tak lepas dari lamanya waktu e-KTKLN. Apalagi, kata Yuli, waktu cuti yang didapat hanya dua minggu.
Menanggapi keluhan tersebut, Ganjar yang didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Sakina Rosellasari akan segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi.
“Ada syarat yang kadang-kadang membikin mereka ketakutan, waduh aturannya rumit, minta dibantu. Maka saya bilang kalau nanti ada isu-isu itu biar diklarifikasi dulu dengan dinas tenaga kerja kami,” ujar Ganjar.
Dia juga memerintahkan Disnakertrans untuk mengawal langsung proses kepulangan PMI tersebut. Ganjar mengatakan, bila persyaratan yang ditakutkan oleh PMI itu sesuai dengan ketentuan regulasi maka mereka harus mengikuti aturan.
“Kalau memang ada yang mengganggu nanti ketika mereka pulang di bandara kalau perlu Jawa Tengah menjemput mereka. Kita jemput mereka penghubung kita minta untuk nungguin, kalau memang ada yang nakal kepada PMI kita tak sikat. Tapi kalau itu regulasi ya harus ikut,” katanya.
Pilihan Redaksi
NasionalAnggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.

