RI Perluas Pasar Kerja Tenaga Terampil di Jepang

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat sinergi bersama KBRI Tokyo guna mengamankan sekaligus memperluas pasar kerja bagi tenaga kerja terampil asal Indonesia di Jepang.

Langkah ini dipertegas melalui peluncuran program direktif Presiden Prabowo Subianto bertajuk "SMK Go Global" yang membidik Jepang sebagai salah satu negara prioritas utama dalam penyerapan puluhan ribu tenaga kerja profesional dari tanah air.

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kompetensi nyata bagi lulusan sekolah vokasi melalui kurikulum pelatihan bahasa intensif, standarisasi keahlian, hingga pemenuhan sertifikasi internasional.

Komoditas tenaga kerja ini nantinya akan disalurkan secara legal untuk mengisi kekosongan masif di sektor-sektor industri kritis Jepang yang tengah mengalami krisis penuaan populasi (aging population).

"Jepang menjadi salah satu negara tujuan penempatan yang sangat strategis bagi pekerja migran Indonesia. Saya percaya ini menjadi momentum yang baik untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang tersedia," kata Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, saat menggelar pertemuan daring bersama Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Sjahrir, dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Pemerintah membeberkan bahwa pasar kerja di Negeri Sakura tersebut masih terbuka sangat lebar, khususnya pada lini kesehatan, manufaktur, pertanian, pengolahan makanan, hingga jasa pengasuh lansia (caregiver).

Pada tahun 2026 ini, program SMK Go Global dipatok harus mampu mencetak puluhan ribu lulusan siap pakai yang langsung diserap oleh ekosistem industri luar negeri.

"Jepang menjadi salah satu negara prioritas dalam program ini. Pada 2026 kami menargetkan pelatihan bagi 40 ribu peserta untuk berbagai negara dengan sektor prioritas meliputi kesehatan, manufaktur, hospitality, agrikultur, konstruksi, transportasi, juru las dan lainnya. Output program ini adalah penempatan kerja di luar negeri," jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Guna memastikan akurasi serapan kerja agar tidak salah sasaran, Wamen Christina menginstruksikan tim diplomatik di Tokyo untuk mempertajam fungsi intelijen pasar (market intelligence).

KBRI Tokyo diminta menyuplai data berkala mengenai dinamika regulasi hukum ketenagakerjaan setempat, tren kuota industri, serta standarisasi kompetensi terbaru agar kurikulum balai latihan kerja di dalam negeri bisa langsung disesuaikan secara presisi dengan kebutuhan riil user di Jepang.

Pihak kementerian juga mendorong adanya lobi diplomatik tingkat tinggi demi memperluas cakupan klaster pekerjaan dalam skema visa berketerampilan khusus atau Specified Skilled Worker (SSW).

Penambahan sub-sektor baru dinilai krusial agar Indonesia bisa bergerak cepat mendahului negara-negara kompetitor lain di Asia Tenggara dalam menguasai bursa tenaga kerja formal di Jepang.

"Kami juga berharap KBRI dapat membantu melakukan pemetaan peluang baru, termasuk kemungkinan bertambahnya sektor dalam skema SSW (Specified Skilled Worker). Informasi ini sangat penting agar Indonesia dapat menyiapkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Jepang," tutur Christina.

Kementerian P2MI berjanji akan mereplikasi model kerja sama berbasis data intelijen pasar ini ke seluruh kantor perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai belahan dunia. Integrasi data antara kebutuhan pasar internasional dan ketersediaan tenaga kerja domestik diharapkan mampu menggeser stigma pekerja migran Indonesia ke arah tenaga ahli formal yang disegani di panggung global.

“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Kolaborasi ini menjadi kunci meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global," pungkas Christina Aryani. (af)