VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kewenangan pemberian izin pemagangan di luar wilayah Indonesia kini beralih dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Pengalihan itu diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dalam keterangan yang diterima, Rabu (11/11/2026), menyebut kewenangan perizinan pemagangan di luar negeri secara resmi menjadi domain kementeriannya.
“Dalam Pasal 40 UU 27 Tahun 2026, kewenangan perizinan pemagangan di luar negeri secara resmi menjadi domain Kementerian P2MI. Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik, terutama untuk memastikan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri berlangsung secara tertib, aman, dan memberikan pelindungan bagi pesertanya,” tegasnya.
Christina menilai pengaturan itu menjadi langkah penting memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri, khususnya aspek perizinan dan pelindungan peserta.
Pengalihan kewenangan akan melalui masa transisi satu tahun. Selama periode itu, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri masih dilaksanakan Kemnaker, sembari dilakukan penyiapan dan serah terima kewenangan kepada Kementerian P2MI.
“Proses transisi itu ditargetkan rampung paling lambat pada 28 Oktober 2027. Dengan demikian, kedua kementerian akan melakukan koordinasi agar proses peralihan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri,” katanya.
Kementerian P2MI akan menyiapkan pengalihan ini secara bertahap dan berkoordinasi dengan Kemnaker. Christina menekankan masyarakat tetap mendapat kepastian layanan selama masa transisi.
“Ke depan, kami ingin tata kelola pemagangan luar negeri semakin kuat, dengan pelindungan peserta yang menjadi perhatian utama sejak proses persiapan hingga pelaksanaan pemagangan,” pungkasnya.
