VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Momentum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November menjadi pengingat bahwa perjuangan menjaga kedaulatan bangsa tidak hanya berlangsung di medan perang. Perjuangan juga dilakukan oleh para pekerja yang mempertaruhkan keselamatan, bahkan nyawa, di tengah luasnya samudra.
Mereka adalah awak kapal perikanan (AKP), nelayan, serta pekerja dalam rantai pasok sektor kelautan dan perikanan yang memiliki kontribusi penting dalam menopang ketahanan pangan dan perekonomian nasional.
Namun, besarnya kontribusi tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan pengakuan, perlindungan hukum, jaminan keselamatan kerja, dan kesejahteraan yang layak.
Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Achdiyanto Ilyas Pangestu, menegaskan bahwa makna kepahlawanan di era modern harus diwujudkan melalui keberpihakan negara terhadap masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, terutama mereka yang menghadapi risiko tinggi selama menjalankan pekerjaan di laut.
Menurutnya, awak kapal perikanan bukan sekadar tenaga kerja yang menjalankan aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari perjuangan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
"Bagi kita di sektor kelautan dan perikanan, pahlawan hari ini adalah mereka yang mempertaruhkan nyawa di atas geladak kapal, berbulan-bulan terombang-ambing di tengah samudra demi menghadirkan protein di atas meja makan jutaan rakyat Indonesia," ujar Achdiyanto dalam pesan refleksi Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangan resminya, Ilyas menggarisbawahi tiga persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketiga persoalan tersebut meliputi penguatan perlindungan hukum dan keselamatan kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai fondasi kedaulatan maritim, serta penguatan solidaritas ant pekerja perikanan.
Pertama, mengakhiri eksploitasi dan memperkuat perlindungan hukum.
SPPI menilai praktik kerja paksa, eksploitasi tenaga kerja, hingga minimnya jaminan keselamatan bagi awak kapal perikanan merupakan persoalan serius yang tidak boleh terus dibiarkan.
Karena itu, penguatan regulasi harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja perikanan tidak hanya berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik industri.
"Perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi awak kapal perikanan harus menjadi prioritas. Praktik kerja paksa, eksploitasi, dan pengabaian keselamatan pekerja tidak boleh lagi mendapatkan ruang dalam industri perikanan Indonesia," tegas Ilyas.
Kedua, kesejahteraan pekerja menjadi ukuran keberhasilan kedaulatan maritim.
SPPI mengingatkan bahwa kejayaan Indonesia sebagai negara maritim tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah laut, besarnya potensi perikanan, maupun nilai ekonomi yang dihasilkan.
Lebih dari itu, kesejahteraan manusia yang bekerja dan mengelola sumber daya kelautan harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan maritim nasional.
Menurut Ilyas, selama pekerja perikanan masih menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi, cita-cita membangun sektor maritim yang kuat dan berdaulat belum sepenuhnya tercapai.
"Kejayaan maritim Indonesia tidak akan tercapai sepenuhnya jika manusia yang mengelolanya, khususnya para pekerja perikanan, masih berada dalam bayang-bayang kerentanan sosial dan ekonomi. Kesejahteraan pekerja harus menjadi bagian utama dari pembangunan maritim nasional."
Ketiga, memperkuat solidaritas untuk memperjuangkan hak pekerja.
Selain menyoroti perlindungan dan kesejahteraan, SPPI juga memanfaatkan momentum Hari Pahlawan untuk mengajak seluruh pekerja sektor perikanan memperkuat persatuan dan solidaritas kolektif.
Menurut SPPI, kekuatan solidaritas menjadi modal penting dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak pekerja, mulai dari upah yang adil, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga terciptanya lingkungan kerja yang aman dan manusiawi.
"Solidaritas dan persatuan pekerja perikanan harus terus diperkuat. Perjuangan untuk mendapatkan upah yang adil, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi merupakan hak yang harus diperjuangkan bersama," pungkas Ilyas.
SPPI menyatakan komitmennya untuk terus berdiri di garis depan dalam mengawal pemenuhan hak-hak pekerja perikanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Bagi Ilyas, peringatan Hari Pahlawan tidak seharusnya berhenti pada seremoni dan penghormatan terhadap jasa para pejuang bangsa. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pekerja yang berjuang di tengah lautan memperoleh perlindungan, penghargaan, dan kehidupan yang layak.
Sebab, di balik hasil laut yang dinikmati masyarakat dan devisa yang dihasilkan negara, terdapat keringat, pengorbanan, bahkan nyawa para pekerja perikanan yang tidak boleh diabaikan. (*/as)
