
Kementerian P2MI - Bappenas Tingkatkan Kompetensi Pekerja di Pasar Global

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Dalam hal ini membahas langkah penguatan kompetensi tenaga kerja formal dan pengetatan sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga hilir.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin membeberkan data krusial dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026.
Tercatat ada lebih dari 314.000 peluang kerja formal di 10 negara penempatan besar, termasuk sektor kesehatan, yang saat ini belum tergarap optimal.
"Artinya, ada gap sebesar 76% yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan (demand) dari luar negeri sangat tinggi tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian (skill) maupun penguasaan bahasa," ujar Mukhtarudin.
Guna memberantas sumbatan gap kompetensi tersebut, Kementerian P2MI bergerak taktis merangkul 12 kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan fasilitas vokasi.
Langkah konkretnya meliputi pembentukan Migrant Center di 12 perguruan tinggi, integrasi draf materi migrasi dan bahasa pada tingkat SMK/SMA, serta kerja sama program Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial untuk memberikan akses pelatihan gratis bagi warga kurang mampu.
Selain kesiapan kapasitas, Mukhtarudin menegaskan fokus utama institusinya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto adalah penguatan perlindungan hukum dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pengetatan ini dipicu oleh tingginya angka deportasi PMI nonprosedural (undocumented) dari Malaysia setiap minggunya.
Sebagai solusi, pemerintah memaksimalkan fungsi 23 BP3MI serta fasilitas shelter di wilayah perbatasan seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak.
Dari aspek hilirisasi ekonomi, Kementerian P2MI telah menggerakkan program Desa Migran Emas di 669 desa untuk edukasi literasi keuangan agar dana remitansi pekerja berubah menjadi draf investasi produktif.
Pemerintah juga menggandeng Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan guna membina purna-PMI lewat wirausaha berkelanjutan.
Mukhtarudin juga memaparkan program Quick Win SMK Global berkonsep "latih, kompeten, dan tempatkan" dengan target awal tahun 2026 mencapai 80 ribu peserta.
Demi menyukseskan program ini, P2MI berharap penuh pada dukungan penganggaran dan perencanaan dari Bappenas agar kementeriannya efektif menekan angka pengangguran nasional.
Merespons hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan apresiasi tinggi dan menilai grand design serta peta jalan (roadmap) Kementerian P2MI sudah sangat komprehensif, tepat sasaran, dan sejalan dengan amanat luhur Pembukaan UUD 1945.
"Siapa pun warga negara kita yang ada di luar negeri, mereka adalah duta bangsa. Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia," tegas Rachmat Pambudy.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Bappenas menyatakan siap mengawal dan memberikan dukungan penuh dari sisi perencanaan dan penganggaran nasional bagi seluruh ekosistem strategis yang tengah dibangun oleh Kementerian P2MI agar manfaatnya segera dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (af)
Pilihan Redaksi
NasionalAnggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.

