VOICEINDONESIA.CO, Garut – Peristiwa rumah ambruk akibat hujan deras di Kabupaten Garut kembali membuka persoalan pemerataan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang aman dan layak, perencanaan alokasi bantuan perbaikan rumah untuk tahun anggaran 2027 justru menuai sorotan.
Kali ini, rumah milik pasangan suami istri, Marjang dan Mirawati, di Kampung Legok Muncang RT 01 RW 02, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, ambruk pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 06.30 WIB.
Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut menyebabkan tanah di bawah bangunan rumah menjadi gembur dan mengalami pergeseran hingga mengakibatkan rumah ambruk.
Saat kejadian, Marjang bersama keluarganya sedang berada di dalam rumah. Beruntung, tidak ada anggota keluarga yang mengalami cedera dalam peristiwa tersebut.
Kondisi keluarga korban menjadi perhatian karena berdasarkan data yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, keluarga Marjang masuk kategori desil satu dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, keluarga tersebut disebut belum mendapatkan seluruh komponen perlindungan sosial dari pemerintah pusat.
Pada Rabu (18/11/2026), Yudha bersama Ganjar Ahadiat Tursana, Ketua Bapeksi Garut Kang Yuyus, serta Kepala Desa Mekarwangi Yayat mendatangi rumah keluarga korban.
Dalam kunjungan tersebut, Yudha menyerahkan bantuan sembako dan santunan uang tunai sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban keluarga yang terdampak musibah.
Di balik peristiwa tersebut, muncul persoalan lain yang menjadi perhatian, yakni pemerataan alokasi bantuan Rutilahu di Kecamatan Cihurip untuk tahun anggaran 2027.
Yudha mengungkapkan, berdasarkan dokumen Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut yang diterimanya, terdapat alokasi bantuan perbaikan rumah untuk 15 unit di Kecamatan Cihurip.
Namun, seluruh alokasi tersebut hanya tersebar di Desa Cihurip dan Desa Cisangkal. Sementara Desa Mekarwangi dan Desa Jayamukti tidak mendapatkan satu pun alokasi bantuan Rutilahu.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Sebab, kebutuhan rumah layak huni tidak hanya berada di desa yang masuk dalam daftar penerima bantuan, tetapi juga tersebar di wilayah lain yang memiliki masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi memprihatinkan.
"Selaku anggota DPRD Garut, saya meminta kepada Bupati Garut agar mengarahkan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melakukan pemerataan desa yang mendapatkan bantuan Rutilahu di tahun anggaran 2027 nanti, sebelum APBD Garut tahun anggaran 2027 diterapkan," ungkap Yudha.
Ia berharap Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dapat menginstruksikan Disperkim untuk mengevaluasi kembali perencanaan alokasi bantuan tersebut agar distribusinya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap desa.
Selain pemerataan program, Yudha juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada keluarga Marjang dan Mirawati. Menurutnya, pemerintah perlu mengupayakan bantuan perbaikan rumah agar keluarga tersebut dapat kembali memiliki tempat tinggal yang aman.
"Harapan saya Bupati Garut bisa mengarahkan Disperkim untuk membantu Kang Marjang dan keluarga memperbaiki rumahnya. Jika tidak memungkinkan, dinas terkait bisa menentukan keluarga ini menjadi penerima bantuan perbaikan rumah di tahun anggaran 2027," tegasnya.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa program Rutilahu tidak sekadar berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga menyangkut keselamatan, kelayakan hidup, dan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah rumah yang mendapatkan bantuan, tetapi juga memastikan distribusinya menjangkau desa-desa yang memiliki masyarakat dengan kebutuhan mendesak.
Dengan demikian, penyusunan APBD Kabupaten Garut tahun anggaran 2027 diharapkan mampu menghadirkan kebijakan pembangunan perumahan yang lebih merata dan berkeadilan.
"Semoga Bupati Garut bisa mewujudkan APBD Garut yang lebih berkeadilan untuk rakyat Garut di tahun anggaran 2027," pungkasnya. (Wil)





















