VOICEINDONESIA.CO, Manokwari – Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa mengungkapkan anggaran MBG yang berlaku saat ini tidak mencukupi kebutuhan pengadaan bahan pangan di Papua Barat akibat tingkat kemahalan yang jauh lebih tinggi dari daerah lain. Di Fakfak dan Teluk Bintuni misalnya anggaran per porsi sudah menyentuh Rp16 ribu namun masih belum mampu menjawab permintaan stok bahan baku setiap harinya.
Erika menegaskan idealnya anggaran MBG di Papua Barat dinaikkan menjadi Rp20 ribu per porsi agar bisa menutupi kesulitan pengadaan bahan di daerah.
"Seperti daging ayam itu dari luar Papua Barat, harusnya rata-rata tingkat kemahalan Rp20 ribu supaya bisa menjawab kesulitan di daerah," kata Erika dalam pertemuan dengan Komite III DPD RI di Manokwari, Jumat (31/7/2026).
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mencatat setidaknya lima kendala utama pelaksanaan MBG di Papua Barat yang perlu menjadi bahan evaluasi BGN. Pertama ketidaksesuaian data NIK siswa yang diusulkan SPPG sebagai penerima manfaat karena kurangnya koordinasi dengan OPD penyedia data.
"Harusnya ada kerja sama level kementerian dan lembaga terkait dengan BGN yang kemudian diteruskan ke daerah, data penerima itu harus akurat kalau begini bisa timbul data fiktif," kata Filep.
Kedua jumlah dapur SPPG yang baru mencapai 16 unit dengan jangkauan 7.177 penerima manfaat belum mampu menjangkau seluruh peserta didik dan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di tujuh kabupaten. Ketiga tingkat kemahalan yang berdampak pada biaya pengadaan dan distribusi bahan pangan.
Keempat jam operasional dapur SPPG yang sudah melampaui ketentuan ketenagakerjaan termasuk beroperasi pada Sabtu dan Minggu. Kelima pertanggungjawaban anggaran belanja harian dibebankan kepada SPPG padahal kegiatan tersebut dilakukan oleh mitra yang sudah bekerja sama.
"Permasalahan yang ditemukan di daerah akan menjadi topik pembahasan pada tingkat nasional supaya salah satu program prioritas Presiden Prabowo semakin lebih baik," tegasnya.
