VOICEINDONESIA.CO, Garut – Alun-Alun Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berpeluang dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Setelah status lahannya dipastikan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Garut, sejumlah elemen masyarakat kini mendorong revitalisasi kawasan tersebut agar lebih tertata dan mampu membuka ruang usaha bagi pelaku UMKM.
Dorongan ini mengemuka dalam rapat konsolidasi dan silaturahmi DPK KNPI Limbangan bersama APDESI, Forkopimcam, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sejumlah stakeholder di Aula Kecamatan Limbangan, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mengarah pada masa depan Alun-Alun Limbangan. Tidak hanya sebagai ruang publik dan tempat berkumpul warga, kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.
Wakil Ketua DPK KNPI Limbangan, Ikmal Sihabuddin, mengatakan kepastian status aset menjadi langkah penting untuk mendorong revitalisasi alun-alun.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti kepastian tersebut melalui penataan kawasan dan pengembangan fasilitas publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Alhamdulillah, sekarang Kecamatan Limbangan memiliki alun-alun yang jelas legalitas dan status hukumnya. Alun-alun Limbangan sudah menjadi aset pemerintah daerah. Karena itu, kami dari KNPI akan terus mendorong penataan lingkungan Limbangan, khususnya agar revitalisasi alun-alun bisa segera direalisasikan," kata Ikmal.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian melalui pengalokasian anggaran, sehingga Alun-Alun Limbangan memiliki fasilitas yang memadai dan menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPK APDESI Kecamatan Limbangan, Wawan Suherman, menegaskan bahwa penataan alun-alun juga dapat dimulai melalui keterlibatan masyarakat.
Menurutnya, pemeliharaan kawasan tidak harus sepenuhnya menunggu anggaran pemerintah. Semangat gotong royong dapat menjadi langkah awal untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Wawan menyebut, pihaknya telah merencanakan kegiatan pemeliharaan dan pembersihan alun-alun dengan melibatkan pemerintah kecamatan, Forkopimcam, tokoh pendidikan, tokoh pesantren, serta berbagai elemen masyarakat.
"Kami ingin alun-alun ini dipelihara bersama, dibersihkan bersama, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Limbangan. Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan mengajak berbagai elemen untuk melakukan pemeliharaan sesuai kemampuan masyarakat," ungkap Wawan.
Lebih jauh, Wawan menilai lokasi Alun-Alun Limbangan yang berada di kawasan akses jalan provinsi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang aktivitas ekonomi.
Penataan yang terencana dinilai dapat membuka peluang bagi UMKM untuk berjualan, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat setempat.
"Kami berharap ada kesepakatan bersama untuk menata alun-alun ini. Karena berada di akses jalan provinsi, tentu ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, terutama untuk UMKM. Bahkan, kami berharap ke depan bisa mengusulkan kepada Bupati Garut agar Alun-Alun Limbangan ditata seperti alun-alun di kota-kota lainnya," tutur Wawan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Garut telah memastikan kepastian hukum lahan Alun-Alun Limbangan melalui penyerahan sertifikat tanah pada 26 Mei 2026. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat itu menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan harus memberikan manfaat sosial, kemasyarakatan, hingga ekonomi bagi warga.
Kini, setelah kepastian status aset diperoleh, penataan Alun-Alun Limbangan diharapkan menjadi agenda bersama pemerintah dan masyarakat.
Revitalisasi kawasan tidak hanya menjadi upaya mempercantik ruang publik, tetapi juga membuka peluang menjadikan alun-alun sebagai ruang interaksi, aktivitas UMKM, dan penggerak ekonomi baru di Kecamatan Limbangan. (Wil)
