VOICEINDONESIA.CO, Semarang – Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia. Berdasarkan data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026, provinsi ini berkontribusi 127.906 dari 613.288 layanan penempatan secara nasional, sekitar 20,85 persen.
Pemerintah kini mendorong pekerja migran naik kelas dari kategori lower skill menuju medium-high skill agar bisa mengisi sektor formal dan profesional di berbagai negara. Upaya itu dijalankan lewat program SMK Go Global yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyebut program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi salah satu program prioritas nasional.
"Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia," jelas Mukhtarudin dalam penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (12/11/2026).
Di Jawa Tengah, kuota SMK Go Global sekitar 8.000 peserta, sedangkan pendaftar hampir mencapai 9.000 orang. Sekitar 5.000 peserta telah mengikuti peningkatan kapasitas hingga batch kedua.
Program itu akan diperluas. Target nasional pada 2026 sebanyak 32.000 peserta, lalu naik menjadi 140.000 peserta pada 2027. Jawa Tengah berpeluang mendapat kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi.
Lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Cilacap, Brebes, dan Kendal menjadi kantong pekerja migran yang membutuhkan dukungan pelayanan maksimal.
Menurut Mukhtarudin, kontribusi pekerja migran tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberi efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah.
"Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," beber Mukhtarudin.
Mukhtarudin menekankan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam membangun ekosistem migrasi aman, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kerja sama itu mencakup penyebaran informasi peluang kerja luar negeri, pemetaan calon pekerja, pendidikan dan pelatihan, dukungan layanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan pelaksana penempatan, serta pertukaran data.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut Cilacap tercatat hampir 12.000 pekerja migran, Brebes dan Kendal masing-masing sekitar 6.000, serta Banyumas sekitar 4.000. Taiwan menjadi tujuan terbesar dengan hampir 21.000 orang, disusul Hong Kong sekitar 18.000 dan Malaysia sekitar 4.000.
Luthfi menegaskan implementasi kesepakatan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa," tandas Gubernur.
