Tito Kejar Gubernur dan Bupati Soal Data Huntap Korban Bencana Aceh

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Percepatan ini ditujukan guna memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga yang kehilangan hunian akibat bencana, serta memulihkan konektivitas logistik di wilayah Aceh.

Tito menekankan bahwa kelancaran pembangunan huntap sangat bergantung pada validitas data penerima bantuan yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Pelabuhan Batam Disiapkan Lebih Siaga Antisipasi Lonjakan PMI Jelang Lebaran

Menurutnya, ketepatan pendataan warga satu per satu menjadi syarat mutlak agar bantuan tepat sasaran.

Oleh karena itu, ia menyatakan akan terus menagih kelengkapan data tersebut kepada Bupati dan Gubernur agar proses konstruksi tidak terhambat oleh kendala administratif.

“Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari Pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini. Pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Selain hunian, fokus utama lainnya adalah pembangunan jembatan permanen dua jalur untuk menggantikan jembatan sementara yang sempat roboh.

Baca Juga: Impor Ratusan Ribu Pikap dari India Coreng Komitmen Pemerintah Majukan Industri Dalam Negeri 

Tito mengungkapkan telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan konstruksi jembatan tersebut kuat dan andal.

Hal ini krusial mengingat jalur di Pidie Jaya merupakan akses utama penghubung Kota Medan dengan Banda Aceh yang kerap dilalui truk-truk logistik berukuran besar.

Di tengah upaya percepatan tersebut, pemerintah juga mengakui masih adanya tantangan di lapangan, seperti pembersihan lumpur di permukiman serta pemulihan 1.500 hektare sawah warga yang terdampak.

Sebagai solusi jangka panjang guna mengurangi risiko banjir susulan, pemerintah tengah mempertimbangkan pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul di titik-titik rawan.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan pengawasan ketat terhadap kinerja pemerintah daerah, Tito berharap seluruh proses pemulihan di Pidie Jaya dapat berjalan efektif. (af/hi)