Impor Ratusan Ribu Pikap dari India Coreng Komitmen Pemerintah Majukan Industri Dalam Negeri

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritik keras rencana PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000 unit mobil pikap secara utuh (completely built up/CBU) dari dua produsen India, Mahindra dan Tata Motors.

Kebijakan BUMN tersebut dinilai mencederai semangat industrialisasi nasional dan bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat produksi dalam negeri.

Firman mempertanyakan urgensi impor dalam skala masif tersebut di tengah kapasitas produksi otomotif nasional yang saat ini masih mencukupi.

Menurutnya, BUMN seharusnya menjadi lokomotif penguatan industri dalam negeri, bukan justru membuka keran impor yang berisiko melemahkan ekosistem manufaktur lokal dan mengancam lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja Indonesia.

Baca Juga: Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Dukung Kesejahteraan dan Kesehatan Buruh 

“Jangan sampai pidato soal kemandirian industri hanya menjadi slogan. Kalau praktiknya justru membuka keran impor, publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah,” tegas Firman Soebagyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa industri otomotif memiliki rantai pasok yang sangat luas, mulai dari industri baja, komponen, hingga ribuan UMKM pendukung.

Dengan mengimpor kendaraan dalam bentuk CBU, nilai tambah ekonomi (multiplier effect) justru akan dinikmati oleh negara asal, bukan oleh pelaku usaha dan pekerja di tanah air.

Baca Juga: Diserang KKB, 26 WN China dan Karyawan Terjebak di Tambang Emas Nabire 

Hal ini dianggap merugikan kepentingan ekonomi jangka panjang bangsa.

Selain dampak ekonomi, Firman juga menyoroti aspek transparansi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ia mendesak pemerintah untuk segera memaparkan dasar teknis dan alasan ekonomi di balik pemilihan impor dari India ketimbang menggunakan produk rakitan dalam negeri.

Jika tidak ada alasan yang mendesak dan rasional, ia meminta Presiden untuk segera mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor tersebut.

DPR RI memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap rencana pengadaan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih ini.

Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman menekankan bahwa negara harus hadir untuk melindungi industri nasional dan memastikan setiap keputusan strategis tetap mengutamakan kedaulatan ekonomi serta kesejahteraan tenaga kerja lokal. (af/hi)