Jakarta - Badan Perlindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendorong perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 agar frasa atau singkatan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat diubah.
Sekertaris BP2MI, Renardi menyatakan, perubahan Perpres tersebut lantaran bertentangan dengan frasa dalam penggunaan kata Palang Merah Indonesia yang juga memakai sebutan PMI.
"Ini sedang kami proses revisi Perpres kaitannya dengan penguatan kelembagaan terkait frasa PMI dan kami akan usulkan kepada Kemenkumham terkait akronim berbeda," kata Renardi dalam konferensi pers di kantor BP2MI, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023.
Namun pihaknya belum dapat menentukan nama singkatan baru atau pengganti dari frasa PMI untuk penggunaan kata Pekerja Migran Indonesia. Menurut dia, BP2MI saat ini menggunakan sebutan Pekerja Migran Indonesia.
"Untuk saat ini kita belum bisa memastikan nama baru pengganti dari singkatan PMI, kita sedang mencari dan akan diusulkan terlebih dahulu kepada Menkumham terkait penggunaan kata PMI," ujarnya.
Meski begitu, Renardi tidak bisa memaksa masyarakat untuk menggunakan atau pun tidak menggunakan kalimat PMI. Sebab, singkatan PMI terjadi secara sporadik sebagai pesanan atas perubahan akronim TKI.
"Ini singkatan dari perubahan akronim TKI, dan kita bisa memaksa pihak manapun atau masyarakat umum tidak menggunakan ataupun mengunakan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Abdurrahman Mohammad Fachir tak mempermasalahkan hal tersebut. "PMI tidak masalah disingkat karena itu ada di dalam UU, tapi kita berharap mencari harmonisasinya agar tidak disingkat jadi PMI, apalagi kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan BP2MI saat memulangkan jenazah pekerja Indonesia dari Malaysia," ungkapnya.
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Imigrasi
