VOICEINDONESIA.CO, Semarang – Dari sekitar 4,4 juta pelaku UMKM di Jawa Tengah, baru 1,3 persen yang tercatat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat akses pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan dan program pemberdayaan pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyebut sisanya, sekitar 97 persen, belum punya NIB, kata Yoyok dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026).
"Dari 4,4 juta para pedagang, para pengusaha UMKM di Jawa Tengah ini, hanya 1,3 persen yang punya NIB. Sisanya 97 persen tidak punya. Mereka paling juga mau meminjam Rp5 juta, Rp10 juta, sampai Rp20 juta. Padahal pemerintah sudah menyiapkan pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan. Faktanya, zonk di lapangan," tegasnya.
Menurutnya, ketersediaan fasilitas pembiayaan belum cukup jika pelaku UMKM tidak punya akses memanfaatkannya. Ia mempertanyakan efektivitas program pemerintah bila kemudahan dalam kebijakan belum dirasakan masyarakat.
Yoyok menilai negara perlu hadir lewat pendampingan yang lebih konkret, terutama bagi pelaku usaha mikro yang butuh pembiayaan relatif kecil. Kepemilikan NIB menjadi salah satu syarat agar pelaku usaha bisa mengakses fasilitas pemerintah.
Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyebut pemerintah sudah menjalankan sejumlah program pengembangan UMKM. Di Jawa Tengah ada program Waras Ekonomi dari pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah pusat memiliki program Sapa UMKM.
"Sebenarnya banyak sekali UMKM kita yang belum memiliki NIB. Tapi tadi program-program UMKM sudah dipaparkan juga, ada Waras Ekonomi yang sudah dijalankan oleh Pemprov. Dari pemerintah pusat ada Sapa UMKM. Jadi semuanya ini memang sedang dilakukan pembenahan-pembenahan supaya ke depannya UMKM kita punya NIB," katanya.
Evita berharap program-program itu memperbaiki pendataan dan mendorong lebih banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha, sehingga lebih mudah mengakses pembiayaan dan fasilitas pemberdayaan.
Komisi VII mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat pendampingan serta mempermudah pengurusan NIB. Upaya itu penting agar fasilitas pembiayaan tidak hanya tersedia di kebijakan, tetapi benar-benar terjangkau pelaku UMKM, khususnya usaha mikro.
