VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kopi yang disajikan dalam pelatihan Kebijakan Pertambangan dan Kepatuhan Regulasi di Indonesia ternyata diproduksi langsung dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) berupa pelatihan dan budi daya kopi yang dikembangkan di sekitar wilayah operasional tambang, sebuah detail yang diungkap perwakilan PT Dairi Prima Mineral, Radianto, dalam pelatihan tersebut, dilansir ANTARA, Senin (24/8/2026).
Pelatihan lanjutan sesi kedua ini digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI bersama PT Zishan Tambang Indonesia lewat Badan Geologi dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Geominerba, sebagai upaya mendorong perusahaan pertambangan asal China di Indonesia menerapkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan.
Radianto, yang mewakili perusahaan patungan antara NFC asal China dan BRMS asal Indonesia tersebut, menekankan program PPM merupakan salah satu kunci keberhasilan operasional tambang timbal-seng yang dikelolanya di sektor pertambangan Indonesia.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam sambutan pembukaannya mengungkap sektor pertambangan secara konsisten berkontribusi sebesar 8 hingga 12 persen terhadap PDB Indonesia, dengan China sebagai salah satu sumber investasi utamanya.
Ia menekankan kerja sama yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan modal dan sumber daya, tetapi juga kepercayaan timbal balik, pemahaman terhadap regulasi, komunikasi efektif, serta komitmen jangka panjang. Tri menegaskan bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor pertambangan Indonesia, memperoleh izin dari Kementerian ESDM hanyalah langkah awal, sebab mereka juga harus mengurus berbagai persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya, mencakup aspek tata ruang, penggunaan lahan, perlindungan lingkungan hidup, penggunaan kawasan hutan, hingga ketentuan investasi.
Sebanyak 50 peserta asal China dan Indonesia yang mewakili lebih dari 20 perusahaan mengikuti pelatihan ini bersama pejabat pemerintah serta pakar industri, guna berbagi pengalaman dan memperkuat komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Program ini sendiri berfokus membantu perusahaan menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi, dengan menghadirkan pejabat dari instansi berwenang untuk membahas kerangka hukum, prosedur perizinan, perencanaan operasional proyek, perlindungan lingkungan, dan kebijakan hilirisasi.
Perwakilan Norin Mining, Duan, menyampaikan pelatihan ini membantu perusahaan meningkatkan kemampuan mengelola kepatuhan secara lebih sistematis, sekaligus memperdalam pemahaman bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan bukan hanya kewajiban regulasi semata, melainkan juga komitmen tanggung jawab jangka panjang perusahaan terhadap pemerintah dan masyarakat setempat.
Pengembangan mineral kritis saat ini menghadapi tantangan Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menuntut perusahaan menerapkan standar lebih ketat dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Lewat seminar dan pelatihan semacam ini, pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan pelaku industri serta akademisi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi secara transparan, sekaligus menyelaraskannya dengan standar internasional.
Usai pelatihan, perwakilan perusahaan pertambangan China dan Indonesia bersama tamu dari Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), serta Neo Energy menghadiri jamuan makan malam dan networking untuk memperkuat hubungan antarpelaku industri dan membangun konsensus kerja sama ke depannya.
