VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai kualitas tata kelola dan pelaksanaan anggaran menjadi kunci agar belanja negara dalam APBN 2027 memberi manfaat bagi masyarakat. Besarnya alokasi anggaran, menurutnya, harus diikuti eksekusi yang efektif, tepat waktu, dan sesuai peruntukan. Hal itu disampaikan Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Kholid menyebut sejumlah sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam APBN 2027, antara lain kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan sektor energi. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Beberapa pos memang sebagaimana prioritas pemerintah, kedaulatan pangan, kemudian pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah transfer keuangan daerah juga naik secara cukup baik," kata Kholid.
Menurutnya, kenaikan TKD merupakan bagian dari respons pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di daerah. Alokasi itu diharapkan mendukung ketahanan ekonomi, kedaulatan pangan, penguatan sektor energi, serta pembangunan pendidikan dan kesehatan.
Kholid menegaskan, peningkatan alokasi anggaran belum cukup menjadi ukuran keberhasilan APBN. DPR RI perlu memastikan anggaran yang dialokasikan dapat dieksekusi sesuai tujuan dan menghasilkan manfaat nyata. Karena itu, ia menekankan pentingnya kualitas tata kelola (governance) dan kualitas belanja (quality of spending) dalam pelaksanaan APBN 2027.
"Governance-nya, tata kelolanya harus bagus, kemudian quality of spending-nya harus bagus," tegasnya.
Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, pelaksanaan anggaran harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penggunaan anggaran juga harus bebas dari penyimpangan, berjalan tepat waktu, dan sesuai peruntukan.
